Pemkab Tegal Tak Jadi Beri Subsidi Biaya PTSL pada 2020

Janji Pemkab Tegal yang akan memberikan subsidi untuk biaya awal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi warganya di tahun 2020 gagal tereali

Pemkab Tegal Tak Jadi Beri Subsidi Biaya PTSL pada 2020
TRIBUN JATENG/AKHTUR GUMILANG
Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Tegal, Muhammad Fadhil saat mengecek hasil audiensinya dengan Pemkab Tegal, Senin (2/12/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Janji Pemkab Tegal yang akan memberikan subsidi untuk biaya awal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi warganya di tahun 2020 gagal terealisasi.

Hal itu terungkap saat pihak Kantor ATR Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Tegal beraudiensi dengan Pemkab Tegal beberapa waktu lalu.

Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Tegal, Muhammad Fadhil menuturkan, dalam pertemuan tersebut diputuskan prosedur perencanaan untuk menggelontorkan bantuan subsidi PTSL sebesar Rp 3.5 Miliar pada tahun 2020 belum bisa dilakukan pihak Pemkab Tegal.

"Sebelumnya, Pemda memang berjanji akan memberi subsidi PTSL bagi warga kurang mampu. Namun dipastikan, rencana subsidu itu akan tertunda alias tidak jadi untuk tahun depan," kata Fadhil kepada Tribunjateng.com, Senin (2/12/2019).

Fadhil menuturkan ada beberapa hal yang membuat Pemkab Tegal menunda janji memberikan subsidi PTSL bagi warganya.

Menurut dia, satu di antaranya karena kurangnya studi perihal subsidi dari Pemda untuk biaya PTSL yang mangacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Dalam SKB tiga kementerian itu, PTSL hanya Rp 150 ribu per bidang. Biaya itu kemudian bisa dirumuskan lagi oleh Pemda.

Dalam audiensi kemarin, pihak Pemda menyebut bahwa studi kita soal subsidi PTSL masih minim," jelasnya.

Meski demikian, dia mengaku bahwa Pemkab Tegal terlebih dahulu siap memfasilitasi alat ukur dan rumusan melalui Peraturan Bupati (Perbup).

Nantinya, kata dia, dalam Perbup tersebut akan diatur perihal batasan biaya PTSL yang mengacu pada SKB tiga kementerian.

Menurutnya, hadirnya Perbup tersebut diharapkan juga dapat memudahkan pihak BPN dalam mengejar target penerbitan sertifikat tanah pada tahun 2020 yang naik menjadi sebanyak 62.500 sertifikat

"Semoga Perbup yang dijanjikan itu, minimalnya bisa segera terbit.

Sehingga, diharapkan jika Perbup itu sudah terbit dapat meminimalisir juga kasus pungli PTSL di desa-desa.

Sebab sejauh ini, saya masih mendapat banyak laporan ihwal pungli PTSL di desa-desa yang biayanya di luar ketentuan.

Hal itu terjadi karena belum adanya regulasi melalui Perbup," tegasnya. (Tribunjateng/gum).

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved