Reaksi Mahfud MD Dengar Rocky Gerung Sebut Jokowi Tidak Pancasilais

TRIBUNJATENG.COM- Ini tanggapan Menkopolhukam, Mahfud MD mendengar Rocky Gerung menyebut presiden Jokowi tidak pancasila.

Hal itu, diungkapkan Mahfud MD di acara ILC pada Selasa (3/12/19).

Mahfud MD menegaskan bahwa ia tidak mewakili Mendagri ataupun Menag.

"Saya tidak mewakili menteri agama atau menteri dalam negeri, saya bicara di sini karena diundang di ILC, saya tidak mewakili semuanya," ujarnya.

Mahfud MD menegaskan bahwa soal izin FPI tidak hanya saat ini.

"Ada keliru semuanya, bahwa ribut-ribut ini sejak 3 menteri ini angkat suara, padahal SKT FPI ini sudah lama dibahas, Pak Cahyo Kumolo mengatakan itu ada syarat yang belum," ujar Mahfud MD.

Menurut Mahfud MD menyebut bahwa sejak Juni 2019, SKT FPI ini sudah diributkan karena syarat-syaratnya belum terpenuhi.

"Coba buka soal SKT FPI sejak Juni sudah diributin, karena tidak memenuhi syarat," ujarnya.

Kementerian dalam Negeri Pak Tjahjo Kumolo sudah berkali-kali bilang syaratnya belum.

Tetapi 3 hari sebelum kabinet diganti, Pak Menteri Agama, Pak Lukman Hakim membuat rekomendasi, dipersoalkan Mnteri Dalam Negeri yang baru, karena ada masalah dengan AD/ART. Lalu dirjen mengaku khilaf minta maaf karena salah prosedur dalam membuat," papar Mahfud MD

Setelah lama menuai masalah, Menteri Agama yang baru, menurut Mahfud MD memberikan rekomendasi baru yakni dnegn membuat surat pernyataaan.

Mahfud MD membeberkan bahwa Fachrul Razi membuat karena FPI sudah membuat surat akan setia kepada NKRI dan Pancasila.

"Menteri Agama yang baru, Fachrul Rozi membuat rekomendasi, membuat syurat pernyataan akan setia pada Pancasila, tidak melanggar hukum, tidak melanggar konstitusi dan lain sebagainya," ujar Mahfud MD.

Namun menurut Mahfud MD AD/ART tersebut tidak bisa diganti dengan surat pernyataan bermaterai.

"Masalah yang melekat pada FPI itu AD/ART nya, tidak bisa diganti dengan surat pernyataan bermaterai. Karena surat pernyataan bermaterai itu tidak diumumkan ke publik. Kalau AD/ART itu diserahkan ke notaris," papar Mahfud MD lagi.

Mahfud MD mengatakan bahwa yang bermasalah adalah Ad/ART FPI.

"Sebagai orang hum saya tahu perbedaan surat bermaterai degan AD/ART," ujarnya.

Akan tetapi, pihak penasihat hukum FPI mengaku tidak pernah membuat surat pernyataan bermaterai tersebut

"Dari pihak FPI, Sugito mengatakan tidak pernah membuat surat pernyataan di atas materai dan tidak ada yang berhak membuatnya. Jadi FPI tidak pernah menyatakan setia pada pancasila, tidak pernah ada semuanya. Itu jejak digitalnya masih ada dan terbaca di media, jadi FPI tidak pernah mengatakan setia pada pancasila" tambah Mahfud MD.

"Sebenarnya kita nggak mau ribut, kami bertiga sudah ngomong bahwa SKT 3 menteri akan dipelajari lebih lanjut, itu ditolak karen asyaratnya belum terpenuhi," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan saat Tito Karnavian ditanya soal FPI di depan DPR, Tito mengatakan bahwa pasal 6 AD/ART FPI bagi pemerintah sangat bermasalah.

"jangan salahin pemerintah, pak Tito ditanya di depan DPR, ya dijawab begitu, padahal kami nggak ingin ramai-ramai, kita pengen FPi dipanggil dulu, ini masalahnya, kenapa izin FPi ditolak kementerian dalam negeri," ujar Mahfud MD.

Lebih lanjut, Mahfud AD mengungkapkan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SKT.

"Satu akta notaris yang memuat AD/ART yang nanti diperiksa, Kedua memuat program kerja. Ketiga susunan pengurus. Keempat pernyataan menuat kesiapan jadi pengurus, simbol-simbolnya gak boleh melanggar hukum ,ada NPWP lalu ada rekomendasi Menag Menteri Agama untuk ormas yang tidak bebadan hukum yang bergerak di bidnag keagamaan, ada rekomendasi Mendikbud bagi ormas yang bergerak di bidang kebudayaan dan kepercayaan tuhan yang maha esa" paparnya.

"Jadi syarat dari menang itu salah satu syarat dari sekian syarat, yang lain dikoreksi satu per satu, namanya hukum," ujarnya.

Mahfud MD mengatakan jika mengurus izin ormas terlalu rumit, maka bisa membuat group arisan.

Jika nanti melanggar hukum yang akan ditangkap itu adalah orangnya bukan ormasnya.

Mahfud MD mengatakan jika tidak bisa memenuhi syarat, maka bisa dibuat kelompok arisan saja.

"Ndak punya SKT ya boleh jalan kok, bikin kelompok arisan, kalau melanggar hukum ditangkap orangnya, bukan organisasinya," papar Mahfud MD.

mahfud MD menegaskan bahwa negara berwenang untuk mengatur.

"Negara berdasarkan kewenangan yang sah berdasar hasil pemilu mengatur seperti itu. Adanya kewenangan yang sah Berdasarkan Pemerintah yang berwenang, membuat aturan bersama DPR," ujarnya.

Apabila ada kelompok yang tidak sepakat dengan aturan negara, maka seharusnya FPI memenangkan pemilu untuk membuat aturan yang lain.

"Kalau anda tidak setuju menangkan dong pemilu buat aturan yang lain,"papar Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan bahwa ia hanya ingin menanggapi soal prosedur, tidak ingin menanggapi pembicara lain.

"Saya nggak mau bahas yang lain, yang menurut saya mengada-ada, saya bicara prosedur sajalah," ujar Mahfud MD.

Diketahui sebelumnya, pengamat politik Rocky Gerung menyebut presiden Jokowi tidak mengerti pancasila.

Hal itu ia ucapkan saat menjadi pembicara di ILC selasa (3/12/18) dengan tema Maju Mundur Izin FPI.

Mulanya, Rocky Gerung mengaku akan membuat pernyataan yang viral.

"Saya cari isu yang radikal supaya ada yang diviralkan hari ini,"kata Rocky Gerung setelah diberi kesempatan oleh Karni Ilyas.

Lalu Rocky Gerung menyebut bahwa negara menerapkan standar ganda soal izin ormas.

"FPI akhirnya jadi kasus bahan uji bagi negara sekaligus ditonton sebagai keunikan Indonesia. Unik karena tadi Haikal Hassan membacakan syarat ormas tidak boleh berlambang seperti lambang negara," ujarnya.

Rocky Gerung lantas menyebut pemerintah ngaco dalam membuat aturan untuk ormas.

"Memang betul, karena ormas itu bukan negara. Tapi kemudian dikasih syarat kontroversi lagi, ormas harus berideologi negara. Loh? di depan dibilang nggak perlu, di belakang dibilang perlu, Itu kan dua hal yang ngaco logikanya," ujarnya.

"Kenapa? karena negara ingin mengangkangi segala hal mengatur mana yang boleh mana yang tidak," imbuhnya.

Rocky Gerung menyebut bahwa dalam demokrasi semua diizinkan kecuali yang dilarang.

"Di dalam demokrasi, semua diizinkan kecuali dilarang. Sekarang terbalik semua di larang kecuali diizinkan, itu logika kacau dari demokrasi" kata Rocky Gerung.

Rocky Gerung lalu mengatakan jika ormas memang harus berbeda dengan negara.

"Kalau dia ormas sama dengan pemerintah itu namanya Orneg (organisasi negara), jadi banyak logika yang kacau," ujarnya.

Rocky Gerung lalu menyontohkan sesuatu yang radikal.

"Karena kita nggak tahu dalil pertama bernegara, kalau saya bilang tidak pancasilais, orang usir saya dari NKRI, saya bilang tidak pancasilais, bukan berarti anti pancasila, bagi saya pancasila itu tidak masuk akal jadi ideologi negara, negara itu barang abstrak, benda mati, yang berideologi itu individu, orang yang hidup, jadi negara yang berdiologi itu dua kali ngaco," ujar Rocky Gerung.

Rocky Gerung menegaskan, ia menerangkan dalam rangka pikiran bukan politik.

Rocky menilai selama kita hidup kita berubah pikiran per detik.

"FPI dianggap semacam granat asap, karena dia dianggap penanda lokasi, tapi kok bisa membutungkan tangan," ujar Rocky Gerung.

Rocky Gerung lantas memberikan pernyataan satire bahwa banyak menteri yang menggunakan simbol garuda pancasila di bajunya namun kerap merusak lingkungan demi investasi.

Rocky Gerung lalu mengatakan bahwa konstitusi bisa diubah.

Ia juga membahas ideologi Pancasila yang masih bisa berubah sebagaimana konstitusi bisa berubah.

"Pancasila itu termasuk dalam konstitusi, sehingga bisa diubah, bisa, yang nggak bisa diubah adalah bentuk negara, di UUD 1945 hanya bilang begitu," ujar Rocky Gerung.

"Jadi kita dibikin panik, melhiat sesatu yang konsepsional kacau, negara ini nervous melihat sesuatu, nah kita ingin balikkan, hal-hal kayak gini di dalam akal sehat," ujarnya.

"Kalau dikatakan, nanti FPI punya cita-cita negara islam dan pada waktunya menimbulkan kekerasan, istilah menimbulkan kekerasan itu kapan? kalau itu terjadi setelah bubarnya NKRI, boleh nggak? ya boleh saja, anda membanyangkan sesuatu dan anda tarik bayangan buruk itu, yang berakibat kekaraban warga negara terganggu, di mana otaknya itu?

"Kan seluruh kalimat dari anggota DPR bisa diuji, nanti FPI akan membahayakan negara, nanti 2 menit sebelum akhirat, atau sebelum negara hancur karena nggak bisa bayar utang, kita dipaksa untuk menghasilkan pembicaraan tanpa tuntunan logika, jadi kacau," ujarnya.

Rocky Gerung menyebut ada 30 negara yang mengalami krisis sosial.

"Nah, seluruh problem yang mereka alami, ada di negara kita, kalau dikatakan NKRI harga mati, ya itu utopia kita, keinginan kita, padahal di depan kiat kekacauan bisa terjadi setiap saat," ujarnya.

Rocky Gerung mengaku tidak percaya data statistik yang dikeluarkan negara.

"Kita malah bertemngkar soal ideologi, hal yang nggak masuk akal," ujar Rocky Gerung.

Rocky Gerung lalu menilai bahwa pancasila telah gagal.

"Saya katakan bahwa pancasila sebagai ideologi itu gagal, karena bertentangan sila-silanya, dan saya pernah tulis," ujarnya.

Lalu, Rocky Gerung menyebut Presiden juga tidak mengerti tentang Pancasila.

"Orang yang bisa mendebat saya adalah orang yang pancasilais, polisi pancasila dan presiden juga nggak ngerti pancasdila, dia hafal tapi nggak paham, kalau dia paham pasti nggak akan berutang, kalau paham pasti nggak naikin BPJS, kalau paham pasti tidak merusak lingkungan," ujarnya.

Rocky lalu meminta agar masyarakat tidak melulu bertengakr soal ideologi.

Berhentilah, bertengkar soal ideologi, karena negara yang ngotot punya ideologi adalah fasisme dan komunisme," ujar Rocky Gerung. (*)

• Soal Izin FPI, Mahfud MD: Kalau Nggak Sanggup Penuhi Syarat, Bikin Aja Kelompok Arisan

• Anang Hermansyah Kembali Bikin Ulah, Kontestan Indonesian Idol Menangis Karena Komentarnya

• Mengaku Tak Ada yang Bisa Menyaingi Argumennya, Rocky Gerung: Presiden Nggak Ngerti Pancasila