Suharsono Ingin Para Pengembang Perumahan Sediakan Lahan Pemakaman

Semakin banyaknya kebutuhan lahan pemakaman menjadi perhatian DPRD Kota Semarang.

Suharsono Ingin Para Pengembang Perumahan Sediakan Lahan Pemakaman
TRIBUN JATENG/EKA YULIANTI FAJLIN
ILUSTRASI - Warga sedang nyekar di Pemakaman Bergota, Rabu (5/6/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Semakin banyaknya kebutuhan lahan pemakaman menjadi perhatian DPRD Kota Semarang.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono menilai, perlu peran serta pihak pengembang perumahan guna memenuhi kebutuhan makam.

Ia berharap, para pengembang perumahan turut menyisihkan lahannya untuk pemakaman.

"Kalau ada pengembang yang membangun lahan makam saya kira itu satu inovasi penawaran kepada masyarakat," tuturnya, Rabu (4/12/2019).

Menurutnya, setidaknya dua persen dari luas perumahan dapat dijadikan sebagai lahan makam.

Dengan demikian, hal ini bisa membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam memenuhi kebutuhan makam.

Ini Daerah Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Kudus

Belum Ada Perda, 1 Orang Bisa Pesan 20 Titik Lahan Makam di Kota Semarang

Angin Kencang Mengamuk di Karanganyar, Pohon Tumbang hingga Tenda dan Gerobak Porak Poranda

Derita ODHA Bernama Aris di Sragen, Dikucilkan hingga Bantu Tetangga Hajatan pun Tak Boleh

Lebih lanjut, Suharsono meminta Pemkot Semarang untuk mulai memetakan kebutuhan lahan pemakaman selama 50 tahun kedepan.

"Berapa luas yang dibutuhkan, titiknya dimana, sehingga warga merasa aman ketika ada perhatian dari Pemkot," ujarnya.

Saat ini Pemkot Semarang berusaha menggratiskan retribusi pemakaman melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 469/1006 tahun 2019.

Ia pun mengapresiasi langkah Pemkot tersebut.

Kebijakan itu turut meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Diakuinya, kebijakan pengembang harus menyediakan lahan pemakaman dan penghapusan retribusi pemakaman memang belum tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda).

Ia menilai, Perda yang saat ini berlaku yakni Perda nomor 3/2000, perlu dikaji lebih mendalam.

"Perda lama belum mengatur tentang pengembang makam swasta, belum juga mengatur penghapusan retribusi makam.

Karena itu, perlu dikaji lebih mendalam," paparnya. (eyf)

Penulis: Eka Yulianti Fajlin
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved