DPRD Kabupaten Pekalongan

Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Dapati Fakta Hanya 13 Minimarket yang Punya Izin Usaha Toko Modern

Kunjungan kerja Komisi gabungan A dan B DPRD Kabupaten Pekalongan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

TRIBUN JATENG/INDRA DWI PURNOMO
Komisi A dan Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan didampingi kepala dinas DPM PTSP dan Naker Kabupaten Pekalongan, Edy Herijanto (kiri) melakukan monitoring di toko modern berjejaring yang tidak mempunyai izin. 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Kunjungan kerja Komisi gabungan A dan B DPRD Kabupaten Pekalongan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM PTSP dan Naker) Kabupaten Pekalongan memanas.

Pasalnya, ditemukan masih banyak toko modern berjejaring nasional di Kabupaten Pekalongan yang melanggar Peraturan Daerah (Perda).

Ketua Komisi A Dodiek Prasetyo mengatakan mengatakan tujuan kedatangannya yaitu menanyakan mengenai izin toko modern.

Karena, dari data yang dimiliki anggota DPRD untuk perijinan toko modern berjejaring nasional masih banyak yang belum memiliki izin

"Dari 50 toko jejaring hanya 13 yang memiliki izin usaha toko modern (IUTM), sedangkan sisanya masih izin prinsip bahkan ada yang belum mengantongi izin," katanya kepada Tribunjateng.com, Rabu, (4/12/2019).

Meski sudah mendapat keterangan dari dinas terkait, bahwa dari 50 toko modern berjejaring sudah memiliki izin melalui Online Single Submission(OSS) atau pelayanan perijinan melalui online.

Bupati Kudus Non Aktif Tamzil Pekan Depan Disidang di Pengadilan Tipikor Semarang

Ini Poin Deklarasi Damai Para Calon Kepala Desa di Pilkades Serentak ke 3 di Demak

Jumlah Pasien Banyak, Bupati Minta Layanan Cuci Darah RSUD Banjarnegara Ditingkatkan

Andriko Minta Pemda Jamin Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Nataru 2020

Namun, DPRD kurang percaya.

Karena kenyataan di lapangan ada toko modern yang sebelumnya sudah disegel karena tidak mempunyai izin, akan tetapi akhir-akhir ini banyak yang beroperasi kembali.

"Dalam Perda tertuang tentang aturan pasar tradisional, disitu diatur bahwa toko modern jejaring paling dekat jarak 1 kilometer, namun sekarang banyak yang melanggar."

"Nama hanya dihapus, akan tetapi isi dan manajemen bahkan pemilik sepertinya masih sama.

Halaman
123
Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved