BERITA LENGKAP: KPK Kesulitan Akses Data Kehadiran DPR Saat Mengesahkan Revisi Undang-undang KPK

Terpisah, sedang digelar sidang di MK, terkait permohonan uji formil terhadap UU KPK yang baru. Pimpinan KPK mengakui kesulitan mendapatkan data-data

BERITA LENGKAP: KPK Kesulitan Akses Data Kehadiran DPR  Saat Mengesahkan Revisi Undang-undang KPK
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Ilustrasi Sidang Mahkamah Konstitusi 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang tepat Senin (9/12/2019), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya perbaikan sistem birokrasi untuk mengatasi persoalan korupsi.

Menurut Jokowi, ada sejumlah hal yang menjadi bahan evaluasi terkait pencegahan tindak korupsi. Orang nomor satu di Indonesia tersebut menekankan perlu membangun sistem untuk atasi korupsi.

Hal tersebut penting, mengingat harus memberikan batas agar penyelewengan dan korupsi tidak terjadi. Kemudian, Jokowi menambahkan, rekrutmen politik juga penting.

"Proses rektrutmen politik penting sekali. Jangan sampai proses rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar. Sehingga, nanti orang akan tengok-tengok bagaimana pengembaliannya? Itu bahaya sekali," kata Jokowi yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (8/12/2019).

Jokowi juga menekankan soal fokus kerja. Menurutnya, semua yang dikerjakan secara sekaligus tidak akan menyelesaikan masalah.

"Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi. Sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret bisa diukur," tuturnya.

Ia juga menuturkan soal perbaikan sistem di sebuah instansi seusai penindakan. Jokowi memberi contoh, misal seorang gubernur di sebuah provinsi ditangkap. Maka, seusai ditangkap seharusnya ada perbaikan sistem di pemerintah provinsi tersebut.

Susah Minta Data Kehadiran

Terpisah, sedang digelar sidang di MK, terkait permohonan uji formil terhadap UU KPK yang baru. Pimpinan KPK mengakui kesulitan mendapatkan data-data kehadiran anggota DPR RI periode 2104-2019 saat mengesahkan revisi Undang-undang KPK.

Padahal data presensi tersebut sangat dibutuhkan sebagai syarat formil persidangan.

Halaman
1234
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved