Selamat, Banyumas Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Menpan RB
Penghargaan diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo
Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: muslimah
TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Banyumas meraih penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Penghargaan diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).
Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Plt Kepala DPMPPTSP Banyumas, Nugroho Purwoadi.
"Ini adalah prestasi yang membanggakan dan bentuk komitmen pelayanan prima jajaran Pemkab Banyumas kepada masyarakat sehingga mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB," ujar Nugroho, kepada Tribunjateng.com, sebagaimana dalam rilis Rabu (11/12/2019).
Nugroho mengapresiasi peran seluruh personel DPMPPTSP atas semangat perubahan dan perjuangannya sehingga memperoleh penghargaan tersebut.
Menurutnya upaya mendapatkan penghargaan itu tidak mudah.
Harus ada komitmen bersama, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.
Kantor pelayanan perijinan satu atap sejenis di Jawa Tengah, hanya 2 yang mendapatkan penghargaan ini yaitu Banyumas dan Kabupaten Boyolali.
"Komitmen itu diawali oleh Bupati Banyumas, Bapak Bupati, Achmad Husein yang bertekad memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat," katanya.
Penghargaan otomatis menjadi sejarah perubahan yang mendasar untuk melayani masyarakat lebih baik lagi dan optimal.
Menurutnya pelayanan memang sudah semestinya dengan tulus, ikhlas dan anti KKN.
Setelah memperoleh predikat WBK tersebut, pemkab akan dituntut untuk terus berkomitmen mempertahankan predikat WBK.
Demi mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Selain penghargaan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) 2019, Inspektur Banyumas Herni Sulastiy yang sebelumnya menjadi kepala DPMPPTSP juga meraih penghargaan sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).(Tribunjateng/jti)