Kata Pakar Hukum Tata Negara UKSW Soal Putusan MK Eks Napi Korupsi Maju Pilkada: Sudah Bijak

Eks napi korupsi pun baru bisa mencalonkan diri lima tahun setelah masa hukumannya berakhir atau terhitung setelah bebas

Kata Pakar Hukum Tata Negara UKSW Soal Putusan MK Eks Napi Korupsi Maju Pilkada: Sudah Bijak
KOMPAS/TOTO SIHONO
Ilustrasi pilkada 

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan perihal uji materi Pasal 7 ayat 2 huruf (g) tentang pencalonan mantan narapidana kasus korupsi di pemilu kepala daerah (pilkada) yang diatur UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Majelis Hakim MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai pasal pencalonan mantan narapidana di pilkada.

Eks napi korupsi pun baru bisa mencalonkan diri lima tahun setelah masa hukumannya berakhir atau terhitung setelah bebas.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Umbu Rauta, menuturkan secara filosofis, untuk mendapatkan kepala daerah yang bersih dan baik memang seharusnya hindari orang yang pernah punya persoalan, semisal kasus korupsi.

"Namun, secara aturan, MK sudah buat putusan ada jeda lima tahun setelah mantan napi korupsi keluar, baru bisa maju pilkada.

Lalu juga ada syarat dimana dia mengumumkan dirinya kepada publik bahwa dia mantan napi," kata Umbu, Kamis (12/12/2019).

Jika sudah diumumkan ke publik, artinya, semuanya kembali ke publik atau masyarakat pemilih.

Mereka yang akan menghakimi akan kah calon kepala daerah eks napi korupsi itu mau dipilih atau tidak.

"Kalau saya prinsipnya yakni kembali ke masyarakat.

Karena dia (eks napi korupsi) sudah menjalani masa pidananya, artinya secara hukum sudah impas.

Halaman
123
Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved