Ini Kendala Yang Mengganjal Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pemerintah daerah masih belum mengimplementasikan setiap kebijakan pemerintah di atasnya secara optimal.

Tribun Jateng/Mamdukh Adi Priyanto
Diskusi Strategi Pengadaan Lahan Perumahan bagi MBR di Ruang Badan Anggaran DPRD Jateng, Kamis (19/12/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah meminta Pemerintah Provinsi Jateng mengembangkan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Meskipun demikian dalam implementasinya, pembangunan rumah murah terganjal sejumlah masalah.

Di antaranya ketersediaan dana anggaran yang ada di pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian MBR.

Ketua Komisi A DPRD Jateng, Mohammad Soleh menuturkan, permasalahan realisasi rumah untuk MBR bisa diatasi bersama-sama.

"Ada konsep ABCG (academic, business, community, government)."

"Konsep ini akan kami dorong bersama," jelasnya usai diskusi Strategi Pengadaan Lahan Perumahan bagi MBR di Ruang Badan Anggaran DPRD Jateng, Kamis (19/12/2019).

Menurutnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Jateng tidak bisa berjalan sendiri, tanpa dibantu berbagai pihak.

Konsep ABCG yang dia maksud yakni, Academic atau akademisi yang berperan melakukan inovasi pengembangan rumah layak huni, lalu Business, bisnis perbankan yang ikut andil dalam pembiayaan perumahan.

Kemudian, Community atau komunitas yang benar-benar serius ingin punya rumah.

Serta Government, pemerintah yang mendukung melalui regulasi.

Halaman
1234
Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved