TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan soroti banyaknya toko modern yang berada di Kabupaten Pekalongan.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul mengatakan bahwa perlunya adanya penertiban toko modern.

Menurutnya, toko modern yang berada di Kabupaten Pekalongan belum tertib.

"DPRD mencatat 50 toko modern yang ada di Kabupaten Pekalongan, baru 16 yang memiliki ijin, untuk yang lainnya belum memiliki ijin."

"Oleh karena itu, beberapa bulan kemarin melakukan monitoring bersama Komisi A untuk melakukan penertiban.

Diantaranya, perijinan, masih belum banyak yang bermitra dengan UMKM atau pedagang kecil setempat," kata Sumar Rosul kepada Tribunjateng.com, Rabu, (25/12/2019).

Sumar mengungkapkan dari hal itu pihaknya mendorong kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk merubah peraturan daerah atau peraturan bupati.

"Jika diubah, maka kuota rill minimarket bisa diketahui.

Sehingga, tidak tumbuh liar tanpa terkendali."

"Kemudian, mengenai ijin yang belum lengkap.