DPRD Akui Masih Ada Warga yang Tidak Dilayani Baik di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pekalongan

Dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan, Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan terus mendorong Pemerintah

TRIBUN JATENG/INDRA DWI PURNOMO
Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan tinjauan ke RSUD Kajen 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan, Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan terus mendorong Pemerintah Kabupaten Pekalongan memenuhi target Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2020.

UHC atau yang biasa disebut sebagai jaminan kesehatan cakupan semesta merupakan program yang memastikan masyarakat, memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengahadapi kesulitan finansial.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan Kholis Jazuli mengatakan, bahwa untuk kesehatan sesuai hasil Paripurna, diharapkan tahun 2020 ini bisa UHC atau masyarakat yang sudah masuk BPJS 90 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan.

Pemerintah, dalam hal ini Pemkab dan DPRD telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40 miliar untuk membiayai BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), angka itu asumsinya apabila untuk kelas tiga terjadi kenaikkan biaya iurannya.

Tayang Minggu Depan, Ini Pesan yang Disampaikan dalam Film NKCTHI

Abdul Munir Minta Pemkab Pekalongan Perketat Lelang Pembangunan Fisik

Catatan Akhir Tahun 2019, Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan Soroti Maraknya Toko Modern

Sebab, sampai saat ini informasi mengenai BPJS kelas tiga terjadi kenaikkan biaya iuran atau tidak belum ada kepastian.

"Kami, dorong agar Kabupaten Pekalongan menyandang UHC karena program tersebut merupakan salah satu cita-cita Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan," kata Kholis Jazuli kepada Tribunjateng.com, Kamis, (26/12/2019).

Diakui bahwa, untuk kesehatan dari Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan selama melakukan monitoring atau pengawasan di puskesmas dan rumah sakit memang masih banyak keluhan layanan kurang maksimal.

Namun demikian, dari masyarakat biasa masih juga ada kesalahpahaman.

"Karena memang masyarakat tidak mengetahui medis, termasuk kami sendiri tidak begitu mengenal medis dan memang yang tahu adalah ahlinya yaitu tenaga medis."

"Sehingga, disitu ada miskomunikasi dan namun demikian juga masih ada masyarakat yang dilayani kurang bagus dibidang kesehatan secara umum," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved