Marwan Jafar Dorong Pemerintah Bentuk Satgas Pengawasan Pupuk Bersubsidi

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar mendorong pemerintah untuk membentuk satuan tugas (Satgas) pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di setiap daerah.

Tujuannya agar distribusi pupuk bersubsidi benar-benar tepat waktu dan tepat sasaran. Selain itu juga untuk menghindari kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

Hal itu ia sampaikan dalam forum Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama DKC Garda Banga Kabupaten Pati di Global Resto Pati, Rabu (1/1/2020).

"Dengan adanya satgas pengawasan pupuk bersubsidi, setidaknya alur pupuk bersubsidi dari produsen, distributor, hingga kios pupuk lengkap dapat terpantau dengan baik," ucap dia.

Menurutnya, jika di semua daerah terdapat Satgas pengawasan pupuk bersubsidi, tidak akan ada lagi kelangkaan pupuk.

• Gedung Rawat Inap Jiwa dan Napza di Brebes Sudah Diresmikan tapi Belum Dioperasikan, Ini Alasannya

• AKP Ariakta : Pastikan Kendaraan Aman saat Liburan ke Linggoasri Kajen

• Halim Perdanakusuma Kebanjiran, 6 Penerbangan di Bandara AHmad Yani Semarang Dibatalkan

• 2 Ribu Wisatawan Mancanegara Kunjungi Klenteng Sam Poo Kong Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Seandainya terjadi kelangkaan pun, pangkal masalahnya dapat langsung terdeteksi.

Ia menyebut, kelangkaan pupuk bisa terjadi, satu di antara penyebabnya ialah karena ada oknum tidak bertanggung jawab yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi.

"Ketika terjadi kelangkaan pupuk, petani tentu akan mencari pupuk, sekalipun dengan harga tinggi.

Ini demi menyelamatkan tanamannya," ujarnya.

Sebetulnya, lanjut dia, dalam rangka mencegah kelangkaan pupuk bersubsidi, pemerintah juga telah menerapkan kartu tani sebagai kartu identitas untuk pembelian pupuk bersubsidi.

Maksud kebijakan ini ialah agar tidak sembarang orang dapat membeli pupuk bersubsidi.

Sebab, dalam kartu tani tersebut terdapat informasi mengenai identitas pemiliknya, luasan lahan yang digarap, serta kebutuhan pupuk selama musim tanam.

"Namun, kebijakan tersebut belum maksimal, karena belum semua petani menggunakan kartu tani.

Sehingga masih ada petani yang membelinya tanpa harus menunjukkan kartu tani. Jika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, pemantauannya masih sulit," terangnya. (mzk)