Breaking News:

Jelang Pilkada 2020, Mulai 8 Januari Bawaslu Larang Kepala Daerah Mutasi Jabatan ASN

Bawaslu melarang kepala daerah petahana melakukan mutasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Rabu 8 Januari 2020.

TRIBUN JATENG/FAISAL M AFFAN
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun (kerudung merah muda) saat menjelaskan mengenai penyusunan anggaran guna menyelenggarakan pengawasan pilkada serentak 2020 di Jawa Tengah, Minggu (18/8/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melarang kepala daerah petahana melakukan mutasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Rabu 8 Januari 2020.

Larangan tersebut tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2.

Bunyinya, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali Kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Bawaslu melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan terkait potensi pelanggaran mengenai mutasi pejabat di 21 kabupaten/kota di Jateng yang menggelar pilkada.

"Bawaslu di 21 kabupaten/kota berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar tidak melakukan mutasi pejabat terhitung enam bulan sebelum penetapan calon," kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun, Kamis (9/1/2020).

Bawaslu di 21 kabupaten/kota juga telah berkirim surat himbauan ke pemerintah di masing-masing kabupaten/kota. Hal itu sebagai upaya-upaya sosialisasi dan pencegahan politisasi ASN menjelang pilkada serentak 2020.

Bagi kepala daerah yang melanggar terancam sanksi administrasi dan pidana. Sanksi administrasi jika kepala daerah melanggar ketentuan, maka calon petahana bisa dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU.

Sesuai tahapan pilkada 2020, penetapan calon bupati-wakil bupati/wali kota-wakil walikota dilakukan pada 8 Juni 2020.

"Jadi, jika dihitung maka seorang kepala daerah boleh memutasi pejabat sebelum 8 Januari 2020," terangnya.

Meskipun demikian, berdasarkan pantauan Bawaslu pemerintah di masing-masing kabupaten/kota telah melakukan mutasi pejabat sebelum 8 Januari.

"Rata-rata, pemkab/pemkot melaksanakan mutasi pada 7 Januari. Semula, pelantikan mutasi ada yang hendak dilakukan 8 Januari. Tapi, setelah dicegah Bawaslu kabupaten/kota pelantikan digelar pada 7 Januari," Anik menjelaskan.

Pemerintah 21 kabupaten/kota yang menggelar pilkada 2020, semua melakukan mutasi pejabat.

Catatan Bawaslu, sebanyak 13 kabupaten/kota memutasi pejabat pada 7 Januari 2020. Meliputi, Rembang, Boyolali, Blora, Kendal, Kabupaten Semarang, Wonosobo, Pemalang, Grobogan, Kabupaten Pekalongan, Kota Magelang, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan.

Adapun daerah lain, yakni Surakarta pada 31 Desember 2019, Demak (2 Januari 2020), Wonogiri (31 Desember 2019), Sukoharjo (6 Januari 2020), Purbalingga (6 Januari 2020) dan Kebumen 3 Januari 2020.

"Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang mengikuti imbauan," imbuhnya.(mam)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved