FOKUS : Operasi Perdana KPK

Oleh Abduh Imanulhaq

Wartawan Tribun Jateng

KOMISI Pemberantasan Korupsi baru saja menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan. Masing-masing dibekuk dalam kasus berbeda tapi sama-sama beraroma suap.

Setiap kali ada berita pejabat terkena OTT, publik seolah diingatkan akan dua hal ini: KPK masih eksis dan korupsi belum mati. Dua penangkapan ini menebalkan persepsi bahwa peperangan melawan rasuah di Indonesia masih akan berlangsung lama.

Dinamika kepemimpinan di komisi antikorupsi beserta segala silang sengkarutnya sempat membuat kita bertanya-tanya. Bahkan muncul kekhawatiran taji lembaga superbodi ini akan tumpul, menjadikan politik sebagai panglima.

Tak sedikit yang meyakini, rapor pimpinan KPK terbaru bakal jeblok dalam pemberantasan rasuah. Hemat saya, sungguh bukan penilaian yang adil mengingat mereka baru mulai bekerja.

Penangkapan bupati dan komisioner KPU itu bisa dimaknai sebagai pesan yang menepis segala tudingan miring. Istikamah, tetap berdiri di garis terdepan melawan korupsi, sebagai OTT perdana di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.

Satu yang pasti, perjuangan melawan korupsi ini masih jauh dari titik akhir. Sejak KPK berdiri, masih belum ada tanda-tanda KKN akan berakhir di semua lini kehidupan.

Tak heran dalam perjalanannya ada yang menganggap komisi antirasuah tak perlu berlanjut karena korupsi tak juga berhenti. Sungguh sebuah kedunguan karena kita tak bisa bayangkan situasinya andai KPK tak pernah terbentuk.

Dalam bahasa Taufiequrachman Ruki, KPK adalah nyala lilin yang menerangi jalan bangsa memberantas korupsi. Kita tahu, meski sinar lilin tak seterang nyala lampu neon tapi selalu muncul perasaan lega setiap melihatnya di dalam kegelapan.

Kerap muncul tuduhan bahwa KPK tebang pilih atau pilih kasih dalam menegakkan hukum. Lembaga ini sering dianggap mengistimewakan golongan atau partai tertentu, menganakemaskan penguasa.

Senyatanya, kita melihat sosok yang diseret ke meja hijau datang dari beragam latar belakang. Bisa diteliti secara mudah siapa saja yang menjadi pesakitan setelah kasusnya ditangani KPK.

Kita berharap integritas pimpinan dan pegawai komisi tetap kokoh sehingga dukungan publik bagi institusi ini tetap tinggi. Satu kehendak, kepercayaan rakyat tidak meluntur meski elite KPK juga tak lepas diterpa masalah.

Bagi pejabat negara dan daerah, tentu kita berharap mereka memiliki integritas serupa. Sumpah yang diucapkan di bawah kitab suci saat pelantikan mesti terus dipegang hingga berakhirnya masa jabatan.

Setelah reformasi, kita melihat puluhan kepala daerah masuk penjara akibat korupsi. Namun, tindakan rasuah makin biasa seolah-olah tiada hari tanpa suap dalam bisnis dan birokrasi.

Kita tahu bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Korupsi memiskinkan bangsa, membuat cita-cita negara mewujudkan kesejahteraan warganya masih juga belum tercapai.

Korupsi juga bukan cuma urusan nasional karena di daerah tak kurang meruyaknya. Bukan rahasia lagi, beberapa kepala daerah berkuasa bak raja-raja kecil. Tak heran bila tak sedikit yang terjerumus dalam permainan pat-gulipat uang rakyat. (*)