Bupati Wihaji Marah Dapat Laporan Dugaan Oknum Disdukcapil Batang Layani Pungli Cetak E-KTP

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Bupati Batang, Wihaji marah mendapat informasi oknum Disdukcapil melayani pungli cetak e-KTP.

"Yang masyarakat marah adalah, ada yang mbayar dicetak.

Berdasarkan barangkali mungkin ada sesuatu.

• Fakta Baru Kematian Lina: Makanan Terakhir Diduga Jadi Penyebab Kematian Lina dan Sempat Masuk IGD

• Pemprov DKI Jakarta Akan Wajibkan Warga Beli Mobil Baru Bawa Surat Punya Garasi dari Kelurahan

• Ana Riana Pemeran Rinjani di Sinetron Tukang Ojek Pengkolan Akan Menikah, Ini Tanggapan Mas Pur

• Heboh Kerajaan Agung Sejagat Purworejo Kekuasaannya di Seluruh Dunia, Ini Kata Ganjar

Saya marah, gak boleh itu.

Saya cari orangnya mana," ketusnya saat inspeksi mendadak di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Batang, Senin (13/1/2020) siang.

Wihaji menegaskan telah mengumpulkan semua Camat serta petugas Disdukcapil untuk rapat koordinasi.

Dia berjanji akan mengubah sistem yang sudah ada agar minim disalahgunakan oknum petugas untuk berbuat sesuka hati.

Salah satunya penyalahgunaan wewenang mencetak e-KTP sendiri secara berbayar.

"Saya tidak tahu (ada tidaknya oknum tersebut).

Saya lagi akan cek, bener nggak tu?

Potensinya bisa nggak? Bisa! Saya melihat setiap kebijakan tadi potensinya ada.

Untuk itu mau saya potong, kebijakan baru, sehingga nanti menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan pungli atau sesuatu yang menyalahi aturan," urainya.

Wihaji ingin sistem antre cetak e-KTP secara terbuka.

Sehingga masyarakat paham tahapan atau giliran cetak e-KTP sesuai waktu nyata atau real-time.

Wihaji berujar pihaknya akan mengupayakan pemerintah daerah mendapat kewenangan membeli blangko sendiri atau hibah ke pemerintah pusat.

Sebagai informasi, kata Wihaji, harga satu blangko e-KTP Rp 10 ribu.

"Berarti sekitar butuh kalau 60-80 itu Rp 800 juta yang meski disiapkan.

Kalau memang untuk kebutuhan yang penting untuk masyarakat warga Batang ya gak papa.

Karena KTP itu wajib dan menjadi kebutuhan dasar untuk administrasi kependudukan di Batang," jelas Wihaji. (dna)

• Rumah di Ngaliyan Semarang Disatroni Maling, Ngakunya Penjual Obat Abate, Korban: Saya Sudah Ikhlas

• Video Banjir Bandang di Talangsari Semarang

• Zaili Dose Ungkap Perkataan Sule Saat Jenazah Lina Dimakamkan : Abdi Teh Nyaah Pisan ka Lina

• Ayah Korban Teror Rohis SMAN 1 Gemolong Sragen Kesal Sekolah Tak Peduli, Mario: Copot Kepala Sekolah