Alasan Warga dan Tokoh Sepakat Tolak Sinuhun Bangun Kerajaan Agung Sejagat di Pogung

Kehebohan yang melanda Desa Pogung Jurutengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, tentang kehadiran Kerajaan Keraton Agung Sejagat

TRIBUNJATENG.COM, PURWOREJO - Kehebohan yang melanda Desa Pogung Jurutengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, tentang kehadiran Kerajaan Keraton Agung Sejagat membuat segenap perangkat desa mengambil sikap.

Ketua RT 3 RW 1, Dedi Mulyadi mengatakan jika seluruh warga, tokoh dan perangkat desa telah mengambil sikap menolak segala kegiatan yang mengganggu warga.

Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Para tokoh bertemu di Masjid Pandansari, mencari solusi atas ramai keberadaan keraton agung sejahat di lingkungan mereka.

"Awalnya adalah kedatangan batu cukup mengherankan warga.

Munculnya Misteri Batu Prasasti Kerajaan Keraton Agung Sejagat, Simbol Bukti Sah Berdirinya Kerajaan

Pengakuan Sri Rezeki, Mantan Pengikut Kerajaan Agung Sejagat Purworejo, Saya Dijanjikan Dolar US

Mobius : Debut Perdana Morbius the Living Vampire di Bioskop

Ungkap Fakta Kelompok Keraton Agung Sejagat Purworejo, Dari Anggota hingga Komentar Gubernur Jateng

Lalu melakukan kegiatan tidak lazim dan sesaji yang begitu banyak," ujar Dedi kepada Tribunjateng.com, Senin (13/1/2020).

Dedi mengatakan jika puncak dari itu semua adalah ketika momen peresmian kerajaan.

"Dari situ kami mulai menggeliat dan resah. Intinya resah, kegiatan yang amat sangat tidak paham," imbuhnya.

Dedi mengatakan jika dia sudah beberapa kali datang dan memperingatkan, namun pesan dan peringatan tersebut tidak berpengaruh apapun.

"Jujur saja kami takut, lalu apa yang sudah kami omongkan tidak mempan," katanya.

Desa Pogung Jurutengah sendiri kurang lebih memiliki 2.000 warga.

Sementara itu, Kepala Desa Pogung, Slamet Purwadi berpesan supaya menyikapi hal tersebut dengan kepala dingin.

Namun pihaknya setuju bahwa kasus ini menjadikan warga tidak kondusif, dan merugikan warga desa sendiri.

Untuk selanjutnya kebijakannya adalah menyerahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Purworejo.

"Pemda tidak akan ambil tindakan selama masyarakat masih tenang saja dan adem ayem. Oleh karena itu kita mengambil sikap menolak," pungkasnya. (Tribunjateng/jati)

Penulis: Permata Putra Sejati
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved