Ingin Pertahankan Opini WTP, Mundjirin Minta Bawahannya Tidak Korupsi Uang Rakyat

Bupati Semarang Mundjirin meminta semua kepala satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) tak mempraktikkan perilaku KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

Ingin Pertahankan Opini WTP, Mundjirin Minta Bawahannya Tidak Korupsi Uang Rakyat
tribunjateng/dok
Bupati Semarang Mundjirin 

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Bupati Semarang Mundjirin meminta semua kepala satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) tak mempraktikkan perilaku KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

Artinya para kepala SKPD harus bekerja dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

"Jangan pernah korupsi uang rakyat," paparnya, Selasa (14/1/2020).

Pengakuan Sri Rezeki, Mantan Pengikut Kerajaan Agung Sejagat Purworejo, Saya Dijanjikan Dolar US

Terungkap, Batu Ukir di Kerajaan Agung Sejagat Purworejo Dibuat Empu Wijoyo Guno Selama 2 Minggu

Fakta Baru Kematian Lina: Makanan Terakhir Diduga Jadi Penyebab Kematian Lina dan Sempat Masuk IGD

Mbak You Beberkan Rahasia di Balik Peci Teddy: Kalau Dilepas Auranya Lain

Ia mengatakan salah satu bentuk SKPD bekerja dengan baik ialah tak melaksanakan kegiatan pembangunan dibiayai APBD Kabupaten Semarang secara akuntabel serta transparan.

Bupati Mundjirin menilai, sejak tahun anggaran 2011 pihaknya telah menerima opini wajar tanpa pengecualian dari BPK.

"Hal tersebut tentunya harus dipertahankan, karena menjadi bagian dari pelaksanaan tata pemerintahan yang baik," katanya.

Ia mengatakan strumtur APBD tahun 2020 di Kabupaten Semarang, di antaranya pendapatan sebesar Rp2,362 triliun, yang terdiri dari pendapatan asli daerah Rp479,87 miliar, dana perimbangan Rp1,3 triliun, juga pendapatan daerah yang sah Rp487,6 miliar.

Sedangkan ia menjelaskan, untuk pos belanja langsung dan tak langsung sebesar Rp2,4 triliun.

Sementara, pos pembiayaan terdiri dari penerimaan Rp94,9 miliar, pengeluaran Rp2,78 miliar, serta pembiayaan netto Rp92,14 miliar.

"Dengan struktur seperti itu, kepala SKPD dan jajarannya musti bisa melaksanakan kegiatan sesuai peruntukannya dan prinsip keuangan efisien," jelasnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, Abdullah Masykur menambahkan, APBD Kabupaten Semarang telah ditetapkan akhir tahun lalu.

"Penyediaan pelaksanaan APBD dalam bentuk uang persediaan direalisasikan sejak 3 Januari 2020," paparnya. (Ahm)

QL Cosmetics Dorong Make Up Artist Gunakan Produk Kosmetik Sehat

Anita Sebut Persaingan Bisnis ISP Tahun Ini Diprediksi Semakin Ketat

Kampung Safety Riding Pertama di Indonesia Masuk Nominasi Ajang Lurah Hebat Kota Semarang

Rudi Hartono Ditemukan Tak Bernyawa di Sungai Bedahan, 2 Kilometer dari Lokasi Tenggelam

Penulis: akbar hari mukti
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved