Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta Kosong Terlalu Lama, Mahasiswa Ini Gugat ke MK

Kekosongan jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta terlalu lama, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Antara Foto/Hafidz Mubarak A
ILUSTRASI Gedung Mahkamah Konstitusi 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kekosongan jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang terlalu lama, membuat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Michael (20), mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menggugat pasal 176 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pegawai Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Hal ini lantaran menurut Michael, Pemilihan Wakil Gubernur DKI memakan waktu yang lama.

Tanda Kiamatkah? Nenek Diperkosa Cucu Sendiri Sampai Berdarah, Alasan Pelaku Bikin Geleng-geleng

Bibi Ardiansyah Suami Vanessa Angel Dikabarkan Bangkrut, Dody Soedrajat Buka Suara

Dendam Kesumat Kenny Akbari ke Ibu Tiri Zuraida Hanum yang Membunuh Hakim Jamaluddin

Detik-detik Bambang Tabrakkan Motornya ke Motor Pelaku Penculikan Yang Pukuli Anaknya di Demak

Hampir dua tahun kursi wakil gubernur DKI kosong setelah ditinggalkan Sandiaga Uno yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2019.

"Dalam kasus ini yang dialami pemohon, jabatan (Michael) wakil gubernur DKI telah kosong sejak 27 Agustus 2018 atau selama 1 tahun 8 bulan.

Padahal pemilihan umum presiden dan wakil presiden hanya memakan waktu dari 23 September 2018-13 April 2019 atau hanya 7 bulan," ujar Michael dalam gugatannya yang diunggah di situs Mahkamah Konstitusi.

Gugatan Michael diterima MK pada Jumat (17/1/2020).

Michael juga menilai lamanya pemilihan wakil gubernur ini menyebabkan DKI Jakarta telat menyelesaikan APBD tahun 2020.

Hal ini dianggap merugikan dirinya dan masyarakat Jakarta.

"Bahkan, banjir yang cukup besar di awal bulan serta penyerapan anggaran DKI Jakarta (hanya 57,17 persen).

Hal ini merupakan kerugian konstitusional yang tidak hanya dialami oleh pemohon, namun juga seluruh DKI Jakarta," ujar Michael.

Oleh karena itu, ia menyarankan MK untuk meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memilih wakil gubernur.

"Pemohon meminta MK mengabulkan permohonan seluruhnya.

Untuk mengefesiensi waktu, pemohon berharap agar penunjukkan wakil gubernur dilakukan dengan mekanisme pemilu," tutur Michael.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemilihan Wakil Gubernur DKI Lama, Mahasiswa Hukum Untar Gugat ke MK"

Editor: m nur huda
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved