Pisah Sambut Kajari Karanganyar, Juliyatmono: Sinergitas Mampu Hindarkan Penyimpangan
Bupati Karanganyar, Juliyatmono berharap sinergitas antara Kejaksaan Negeri dengan Pemkab dapat mengindarkan penyimpangan
Penulis: Agus Iswadi | Editor: m nur huda
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Bupati Karanganyar, Juliyatmono berharap sinergitas antara Kejaksaan Negeri dengan Pemkab dapat mengindarkan penyimpangan dalam rangka percepatan pembanguan di Bumi Intanpari.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh orang nomor satu di lingkungan Pemkab Karanganyar saat menghadiri pisah sambut Kepala Kejari Karanganyar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jumat (17/1/2020) malam.
Kekosongan jabatan Kajari yang sebelumnya diisi oleh Mujiarto selaku pelaksana tugas, kini telah resmi dijabat oleh Ahmad Mudhor.
Perlu diketahui, sebelum menjabat sebagai Kajari Karanganyar yang baru, Ahmad Mudhor menjabat sebagai Kajari di Sorong Papua.
Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengatakan, semoga dengan adanya pucuk pimpinan Kajari Karanganyar dapat membantu Pemkab Karanganyar dalam menjalankan program-programnya.
Sehingga tidak ada penyimpangan dalam rangka percepatan pembangunan di Karanganyar. Menurutnya itu merupakan bagian dari sinergitas untuk mendorong terjacapai.
"Semoga dengan sinergitas dan kerja keras mampu meningkatkan kesejahteraan, karena yang kita kejar saat ini ialah meningkatakan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan," katanya.
Ia mengajak semua pihak supaya berhati-hati dan mencegah praktek-praktek yang mesti dihindari seperti korupsi.
Kajari Karanganyar, Ahmad Muhdor menyampaikan, sebelumnya pindah ke Karanganyar, ia merupakan Kajari Sorong Papua. Ahmad Mudhor sudah sekitar 23 tahun mengabdikan diri di kejaksaan, berbagai tempat sudah disambanginya.
Dikatakannya, jika dibandingkan dengan di wilayah Sorong Papua, penanganan kasus di Karanganyar masih terbilang sedikit.
"Di Sorong, ada lima kabupaten dan satu kota. Satu bulan, rata-rata ada 45 kasus pidana. Kalau di sini (Karanganyar) sekitar rata-rata 20 kasus. Dari Perkara pidana umum lebih banyak di Sorong," ungkapnya.
Laki-laki kelahiran Cilacap itu mengungkapkan, kejaksaan adalah lembaga yang menjadi bagian dari pemerintahan.
Sehingga kebijakan pemerintah tentu akan didukung dan dikawal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. (Ais).(*)
