Puluhan Warga Dayunan Doa Bersama Lawan Eksekusi Lahan yang Akan Dilakukan PN Kendal

Puluhan warga Dukuh Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kendal yang tergabung dalam Perkumpulan Tani Kawulo Alit Mandiri melakukan doa bersama

Penulis: Adelia Prihastuti | Editor: muh radlis
IST
Warga Dukuh Dayunan, Kendal tampak menunjukkan poster sebagai bentuk protes dan menyambut kedatangan PN Kendal yang akan melakukan constatering/penelitian dalam kasus dugaan perampasan lahan, Selasa (21/01/20). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Puluhan warga Dukuh Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kendal yang tergabung dalam Perkumpulan Tani Kawulo Alit Mandiri melakukan doa bersama untuk perjuangan warga melawan perampasan lahan, Selasa (21/01).

Ini merupakan respon warga untuk menolak kedatangan pihak Pengadilan Negeri Kendal yang akan melakukan penelitian ke lokasi lahan sengketa.

Penelitian ini adalah tahapan pertama sebelum melakukan eksekusi lahan warga.

Kombes Polisi Trunoyudo Isyaratkan Panggil Ningsih Tinampi Gara-gara Ngaku Bisa Panggil Nabi

Budaya Orang Indonesia yang Tak Cocok di Sepak Bola

Tak Terima Dilirik, Unggul Lempar Paving ke Kepala Mulya di Depan PDAM Tembalang Semarang

Emak-emak Ini Berhasil Turunkan Berat Badan Drastis dengan Tak Konsumsi 4 Makanan Ini

Kedatangan pihak PN Kendal dilakukan karena Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali dengan No  256 PK/Pdt/2019.

Putusan ini menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan warga sehingga eksekusi harus dilakukan.

Putusan tersebut dianggap duka mendalam bagi warga ditengah musim tanam yang baru saja dimulai.

Warga baru saja mengeluarkan banyak uang untuk mulai menanam, namun kini lahan semakin terancam.

“Tanah tersebut sangat penting bagi kehidupan warga karena tanah tersebut adalah sumber mata pencaharian warga.

Merampas tanah tersebut sama dengan memutus mata pencaharian warga, memiskinkan warga dan membunuh warga,” ujar Binem warga Dukuh Dayunan, Kendal.

Binem juga khawatir akan masa depan ratusan anak yang menggantungkan masa depan nya kepada lahan tersebut.

LBH Semarang selaku kuasa hukum warga menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang tidak mencerminkan Pengadilan sebagai tempat mencari keadilan.

Putusan tersebut menunjukan bahwa Mahkamah Agung telah gagal dalam melihat Konflik lahan di Dayunan sebagai Perampasan lahan Warga.

LBH Semarang menyatakan bahwa PT Soekarli Nawaputra Plus adalah perusahaan bodong berdasarkan permohonan informasi yang diajukan oleh LBH Semarang kepada Kemenkumham. 

PT Soekarli Nawaputra Plus belum terdaftar/tercatat dalam daftar Perseroan Terbatas sehingga putusan PN Kendal di tingkat Pertama sudah benar dengan menyatakan bahwa PT Soekarli Nawaputra Plus tidak memiliki kedudukan sebagai penggugat dalam perkara tersebut.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved