Kenaikan PBB Kabupaten Semarang, Khawatir WP Makin Malas Bayar Pajak, DPRD Minta Pemkab Kaji Ulang

dasar meningkatkan PBB tersebut yakni Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 10 Tahun 2010.

Kenaikan PBB Kabupaten Semarang, Khawatir WP Makin Malas Bayar Pajak, DPRD Minta Pemkab Kaji Ulang
TRIBUN JATENG/AKBAR HARI MUKTI
Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening. 

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - DPRD meminta Pemkab Semarang mengkaji ulang kenaikan PBB tahun ini.

DPRD Kabupaten Semarang khawatir, dengan kenaikan tersebut masyarakat justru menjadi semakin malas bayar pajak.

"Kami harap kebijakan itu dikaji ulang oleh Pemkab Semarang secara umum."

"Kalau caranya seperti itu, kami takut masyarakat malas bayar pajak," jelas Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, saat dihubungi Tribunjateng.com, Minggu (2/2/2020).

Rugi Luar Dalam Seusai Tiba di Semarang, Tak Cuma Diperkosa, Harta Wanita Brebes Ini Juga Digondol

Kades Kabupaten Semarang Mbengok, Tarikan PBB Tahun Ini Naik Nyaris 200 Persen

Belum Resmi Diperkenalkan, Soni Setiawan dan Flavio Beck Dipastikan Jadi Pemain PSIS Semarang

Dia menjelaskan, dasar meningkatkan PBB tersebut yakni Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Dalam perda itu ditetapkan besarnya NJOP ditetapkan tiap 3 tahun.

"Tapi di situ tertulis penetapan tarif, bukan kenaikan tarif. Sehingga misal tarif setelah 3 tahun ditetapkan sama, sebenarnya tidak masalah," jelas Bondan.

Bondan menilai, Pemkab Semarang pukul rata perihal kenaikan PBB tersebut.

Menurutnya, kenaikan PBB lebih signifikan di daerah perkotaan, industri, dan pariwisata.

"Contohnya di Desa Boto kenaikannya 134 persen. Pada 2019 Rp106 juta, ditarget di 2020 Rp248 juta sekian."

Halaman
1234
Penulis: akbar hari mukti
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved