Dana Talangan BOS
Kisah Sekolah Pontang-panting Cari Dana Talangan BOS hingga Ngutang ke Tukang Fotokopi
Kisah getir para kepala sekolah dan tenaga pengajar yang sampai rela mengorbankan hartanya dengan cara menggadaikan dan mencari utangan
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Kisah getir para kepala sekolah dan tenaga pengajar yang sampai rela mengorbankan hartanya dengan cara menggadaikan dan mencari utangan, bukan isapan jempol. Banyak para sekolah yang menuturkan kisah ini pada Tribun Network.
Guru SMAN 1 Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Dedi mengaku pusing dengan tradisi keterlambatan dana BOS tersebut, sementara pembayaran SPP untuk siswa digratiskan dan tidak ada pemasukan.
"Utang bank, gadaikan properti, sertifikat tanah dan BPKB. Mau gimana lagi. SPP gratis, tapi BOS telat, terus bayar operasional KBM pakai apa," katanya saat dihubungi Tribun Network.
Di SMAN 1 Bandar, kata Dedi, keterlambatan bisa tiga sampai enam bulan, "Terlambat terus. Alasannya proses administrasi," ujar Dedi, Selasa (11/2).
Dedi menuturkan, alokasi BOS hanya dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Untuk penggajian guru honorer tidak diambil dari BOS.
Upaya lain yang dilakukan saat BOS terlambat, lanjut Dedi yang lulusan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, ini adalah dengan meminta bantuan dari Komite Sekolah. Ada pos bernama Bantuan Swadaya Masyarakat (BSM). Para wali murid yang tergabung dalam komite sekolah biasanya patungan uang sebesar Rp 1,5 juta per orang dari kantong pribadi.
"Bisa juga pakai dana BSM. Kan dilarang kita pungut uang dari siswa," kata Dedi.
Hal sama juga disampaikan Kepala SMPN 2 Garut, Jawa Barat, Budi Suhardiman. Menurutnya, banyak para kepala sekolah di Garut yang rela menggadaikan BPKB mobil dan motor atau sertifikat demi kelangsungan belajar. Ada pula yang meminjam emas.
"Kalau sekolah di pinggiran, mereka susah mencari pinjaman ke pihak lain, akhirnya ya menggadaikan apa yang mereka punya dan berharga," kata kepala sekolah yang juga Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Cabang Garut ini, Rabu (12/2).
Tak sedikit pula, kata Budi yang bergelar doktor ini, sekolah yang tak bisa apa-apa. Pinjam tidak bisa, karena berada di pinggiran, lalu kepemilikan harta pun terbatas, akhirnya seadanya, yang penting proses belajar berlangsung.
"Kalau di sekolah yang saya pimpin, meminjam ke komite sekolah, itu pun tidak cukup," tuturna.
Pihak sekolahnya meminjam Rp 23 juta. Uang tersebut terutama digunakan untuk keperluan membayar honor guru dan staf tata usaha sukarelawan, juga penjaga sekolah, yang totalnya berjumlah 16 orang.
"Kan keperluan mereka tak bisa ditunda-tunda, kasihan kalau sampai terlambat," katanya, sambil menyebutkan di sekolahnya ada 1050 murid, dan menerima dana BOS 200 juta.
Di Kabupaten Tulangbawang, Lampung, Kepala SD Sidodadi Kampung Sungai Nibung, Kecamatan Dente, Teladas, juga menuturkan kisah getirnya.
