Dosen Unnes Dibebastugaskan Sementara

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik : Rektor Unnes Terlalu Berlebihan

Menanggapi pembebastugasan Sucipto Hadi Purnomo sebagai dosen Unnes, akademisi Universitas Airlangga Surabaya Dr Herlambang P Wiratraman memberikan pe

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik : Rektor Unnes Terlalu Berlebihan
ISTIMEWA/KOLASE MEME
Beberapa meme dukungan terhadap dosen Unnes yang dibebastugaskan sementara oleh Rektor Unnes, Jumat (14/2/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Menanggapi pembebastugasan Sucipto Hadi Purnomo sebagai dosen Unnes, akademisi Universitas Airlangga Surabaya Dr Herlambang P Wiratraman memberikan pendapatnya.

Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KKAI) itu menilai Rektor Unnes terkesan berlebihan dalam menanggapi ekspresi seseorang.

"Rektor (Unnes) terkesan terlalu berlebihan dalam menanggapi ekspresi seseorang, apalagi dari ‘kalimat tanyanya’ membuat pembaca bertanya.

VIRAL: Gubernur Kalteng Paksa Turunkan Pasien Ambulans di Tengah Jalan untuk Tujuan Mulia Ini

Viral di Media Sosial Video Mobil Dinas Pelat Pekalongan Dipakai Latihan Mengemudi, Ini Kata Afzan

DRAMATIS! Detik-detik Penangkapan AKP David, Polisi BNN Gadungan di Jalan Raya Sragen

Kisah Eko Driver Ojol Kirim Pesanan Ibu Hamil yang Sedang Ngidam dari Yogya ke Jakarta

Bagi saya itu ekspresi kritik reflektif atas situasi tertentu berbasis persepsi penulis," ungkap Herlambang kepada Tribunjateng.com, Sabtu (15/02/2020) pagi.

Menurut Herlambang, ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, apakah ada proses internal universitas, menanyakan/mengklarifikasi atau bahkan menyidangkan yang bersangkutan dalam sidang etik?

Proses/mekanisme itu diperlukan untuk memahami lebih dalam maksud dan tujuannya.

Kedua, langkah hukum pembebastugasan mengganggu aktivitas akademik, sehingga jelas melanggar kebebasan akademik, khususnya setiap individual dosen untuk mengekspresikan kritiknya, yang sebenarnya dijamin konstitusi, yakni UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Ketiga, ini cerminan pembatasan hak dan kebebasan tanpa standar hukum yang baik. Apakah dalam pembebastugasan telah menggunakan standar hukum HAM internasional, khususnya pembatasan dalam pasal 19 ayat (3) ICCPR dan Prinsip Siracusa?

"Hemat saya, jauh dari perspektif itu." tutur dosen yang juga Peneliti Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Universitas Airlangga itu. (Muhammad Sholekan)

Tim EKA Kemendikbud : Sanksi Itu Perlawanan dari Rektor Lantaran Sucipto Ditugaskan Kementerian

Tren Traveling di Awal Tahun 2020 ini Menurun hingga 50 Persen Akibat Virus Corona

Buat Para Pendaki, Pemkab Karanganyar Akan Naikan Tiket Pendakian Gunung Lawu Mulai 1 Maret 2020

Penulis: Muhammad Sholekan
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved