Berita Kendal

Disdik Sebut Syarat Mendapatkan NUPTK di Kendal Dinilai Masih Rumit

Perubahan kebijakan mekanisme operasional dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) 2020 dengan porsi maksimal 50 persen untuk pembiayaan kesejahteraan

Disdik Sebut Syarat Mendapatkan NUPTK di Kendal Dinilai Masih Rumit
IST
Kepala Disdikbud Kendal, Wahyu Yusuf Ahmadi.

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Perubahan kebijakan mekanisme operasional dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) 2020 dengan porsi maksimal 50 persen untuk pembiayaan kesejahteraan guru honorer dan tenaga pendidik dinilai menjadi kabar baik.

Akan tetapi, persyaratan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendigbud) mengenai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dinilai masih rumit, khususnya di Kabupaten Kendal.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kendal, Wahyu Yusuf Akhmadi, mengatakan saat ini Kendal memiliki 893 pendidik maupun tenaga kependidikan honorer tersebar di 20 kecamatan.

Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun! 4 Orang Sekeluarga Tewas Tertimbun Longsor

Insiden Liga Champion Tadi Malam, Dele Alli Marah Banting Botol Air Minum, Ini Kata Mourinho

Alasan Kenapa Rakyat Bosnia Selalu Anggap Indonesia Saudara dari Jauh

Bocah Yatim Piatu Curi Kotak Amal Masjid di Pedurungan Semarang, Kompol Eko: Kondisinya Sangat Miris

Atas perubahan kebijakan program penggunaan dana BOS 2020 yang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah disambut baik.

Apalagi salah satu kebijakan memperbolehkan sekolah untuk menggunakan alokasi dana bos maksimal 50 persen guna pembiayaan guru dan tenaga pendidik honorer yang ada.

Dari sebelumnya di tahun 2019, sebanyak dana bos untuk guru honorer dibatasi 15% untuk sekolah negeri dan 30% untuk sekolah swasta.

Berdasarkan persyaratan yang berlaku, lanjut Wahyu, para guru dan tenaga honorer yang berhak menerima dana kesejahteraan dari alokasi bos di 2020 memiliki 3 syarat.

Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di data pokok pendidik (dapodik) sebelum 31 desember 2019.

"Itu dari eks K2, wiyata bakti, Guru Tidak Tetap (GTT) dan sejenisnya.

Dengan kata lain non PNS dan non pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Halaman
1234
Penulis: Saiful Ma'sum
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved