Pilkada Sragen 2020
Ini Tanggapan PKS Atas Pisahnya Yuni Dedy di Pilkada 2020,Belum sampai Tuntas sudah Kandas
Partai Keadilan Sejahtera sangat menyayangkan kadernya Dedy Endriyatno tidak lagi bersanding dengan Kusdinar Untung Yuni Sukowati pada Pilkada tahun i
Penulis: Mahfira Putri Maulani | Editor: Catur waskito Edy
TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN -- Partai Keadilan Sejahtera sangat menyayangkan kadernya Dedy Endriyatno tidak lagi bersanding dengan Kusdinar Untung Yuni Sukowati pada Pilkada tahun ini.
Ketua DPD PKS KabupatenSragen, Idris Burhanudin kepada awak media menyampaikan citra guyub rukun telah melekat pada mereka berdua.
"Yuni Dedy sudah guyub rukun kalau mbak Yuni berpasangan dengan pak Suroto otomatis guyub rukun kandas,
Belum sampai tuntas sudah kandas harapan kita bisa tuntas sampai 10 tahun 2 periode," kata Idris, Kamis (21/2).
Sebagai struktur dari PKS pihaknya akan mengambil langkah-langkah dan akan melakukan konsolidasi dengan partai-partai politik.
Dia juga mengatakan PKS yang hanya memiliki 6 kursi tidak akan bisa berdiri sendiri.
"Kita akan berkoordinasi, bangun komunikasi dengan partai-partai politik yang lain,
Dalam arti supaya demokrasi di Sragenini bisa berjalan dengan baik berarti kan perlu ada kekuatan penyeimbang kita akan menggalang poros baru," kata dia.
Hingga kini yang sudah pernah komunikasi dengan pihaknya ialah Partai Nasdem dan Gerinda.
PKS juga akan mencoba berkomunikasi dengan Golkar termasuk juga partai Demokrat hingga PAN.
"Semuanya masih terbuka. Menggalang Ini dalam arti membentuk poros baru dulu karena kalau kita maju namun kita nggak memperoleh dukungan minimal 9 kursi kan gak bisa," kata Idris.
"Kemaren sekretaris DPD Gerindra sudah menyampaikan bahwa akan menampung pak Dedy, maka kita akan menindaklanjuti statement beliau termasuk dengan partai-partai yang lain," lanjut dia.
Sebagai pimpinan DPD PKS Kabupaten Sragen dia juga tidak mentarget Dedy harus menjadi bupati, ada pula kemungkinan Dedy akan tetap menjadi wakil.
"Kita nggak mentarget, tinggak bagaimana ada kekuatan penyeimbang yang ada diSragen.
Kita nggak mematok harus bupati atau cukup di wakilnya saja, sebagai penyeimbang kekuatan demokrasi yang ada," ungkapnya. (uti)