Berita Semarang

Kebijakan Kampus Merdeka Mendikbud Nadiem, Begini Tanggapan Mahasiswa di Semarang

Pada bulan Januari lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan tentang konsep Kampus Merdeka.

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pada bulan Januari lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan tentang konsep Kampus Merdeka.

Konsep itu merupakan lanjutan dari Merdeka Belajar.

Kebijakan Kampus Merdeka merupakan permulaan dari kebijakan mantan bos Gojek itu untuk perguruan tinggi.

2 WNI Positif Corona, Ahli Terkejut Hasil Penelitian Manusia yang Rentan Meninggal Karena Covid-19

Seperti Apa Media-Media Asing Beritakan Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia?

Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun! Izin pada Istri Akan Mandi, Kasori Ditemukan Sudah Tak Bernyawa

Seorang Remaja Perempuan Diduga Bunuh Diri di Sebuah Hotel di Kota Semarang

Ada empat poin kebijakan kampus merdeka yakni Pembukaan Program Studi Baru, Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Badan Hukum, dan Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi.

Mengenai Kebijakan Kampus Merdeka tersebut, bagaimana tanggapan mahasiswa di Kota Semarang?

Mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Dipoegoro (Undip), Pudi Jaya mengatakan setiap kebijakan pasti ada dampak negatif dan positif.

"Soal Kampus Merdeka, menurut saya nanti bakal terjadi pergeseran tujuan pendidikan."

"Mahasiswa kuliah dengan tujuan untuk menjadi intelektual, dengan kebijakan Kampus Merdeka apakah tidak bakal terjadi pergeseran tujuan mahasiswa kuliah untuk mengejar orientasi kerja?" ungkap Pudi kepada Tribunjateng.com, Senin (2/3/2020) pagi.

Menurutnya, hal tersebut sangat rawan terjadi pergeseran, karena kampus dimudahkan bekerja sama dengan pihak-pihak di luar kampus yang bisa saja mengintervensi kebijakan kampus.

Sementara itu, Ahmad Abu Rifai mahasiswa Sastra Inggris Universitas Negeri Semarang (Unnes) menuturkan Nadiem Makarim lewat Kampus Merdeka belum sekalipun menjamin bahwa sivitas akademika di kampus merdeka dalam berpikir dan bersuara.

"Sepanjang 2019 hingga awal 2020, ada begitu banyak kasus represi yang dilakukan kampus terhadap mahasiswa."

"Sebutlah pembubaran LPM Suara di Universitas Sumatera Utara (USU), Drop Out (DO) mahasiswa Unkhair Ternate yang terlibat dalam demonstrasi #reformasidikorupsi, dan terakhir DO 28 mahasiswa UKIP Makassar karena memprotes kebijakan kampus yang dianggap tak adil," tutur mahasiswa yang juga Pemimpin Umum Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BP2M) Unnes itu.

Dia menambahkan, semua itu dilakukan secara sewenang-wenang, tanpa dialog bersama dan tidak kajian akademik.

"Bagi saya, pemilihan diksi "Kampus Merdeka" terdengar ironis, bagi saya tak ada jaminan bahwa kasus-kasus serupa tidak akan terulang," tukasnya. (kan)

Menkes Singapura Sebut Virus Corona Tidak Menyebar Lewat Udara, Pakai Masker Tak Beri Perlindungan

Pengakuan Pria Karanganyar yang Teror Artis Syifa Hadju, Ungkap Alasan Isi Terornya Makin menjadi

Jalan Kabupaten di Kecamatan Lebakbarang yang Tertutup Longsor, Sudah Bisa Dilalui Kembali

Awalnya Kayak Suara Batu Kecil Jatuh, Ungkap Saksi Mata Ceritakan Amblesnya Ruko Jompo Jember

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved