Breaking News:

Pendekatan Regionalisasi Dinilai Mampu Atasi Permasalahan Garam

Penanganan dengan pendekatan regionalisasi (kewilayahan) dinilai oleh Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar mampu mengatasi masalah pergaraman

Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: muslimah
Istimewa
Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar dalam kunjungan reses di Rembang, Senin (10/3/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, REMBANG - Penanganan dengan pendekatan regionalisasi (kewilayahan) dinilai oleh Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar mampu mengatasi masalah pergaraman.

"Regionalisasi akan membuat penanganan lebih cepat. Cakupan wilayah yang lebih terbatas akan menjadikan penanganan lebih efektif," ujarnya dalam kunjungan reses di Rembang, Senin (9/3/2020).

Selain reses yang berlangsung di kantor DPC PKB Jalan Kartini Rembang, hari itu Marwan juga melayani audiensi pedagang pasar di Warung Pinggir Kali Jalan Sudirman Rembang.

Dalam kunjungan ke Pati dan Rembang dua hari terakhir, dia mengaku menerima banyak pengaduan masyarakat berkait garam.

Mengingat, dua daerah tersebut termasuk penghasil garam terbesar di Jawa Tengah dan nasional.

Regionalisasi, lanjut anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) ini, mendesak dilakukan untuk memproteksi petani garam. Mulai dari edukasi, pendampingan, hingga distribusi.

Regionalisasi juga diharapkan mampu mengatasi anjloknya harga garam. Dalam hal ini mengambil peran dalam advokasi harga.

Setidaknya, lanjut dia, terdapat dua persoalan garam yang selalu berulang setiap tahun.

Pertama, harga anjlok serta stok melimpah. Kedua, kualitas garam rakyat yang dinilai tidak memenuhi kualifikasi industri.

Kualitas garam rakyat masih sering disebut di bawah Standar Nasional Indonesia (SNI) karena kadar NaCl kurang dari 94 persen. Padahal, standar untuk garam konsumsi berkadar NaCl setidaknya 94 persen dan garam industri memerlukan kadar NaCl di atas 97 persen.

"Fasilitasi dan pendampingan kepada petani garam perlu lebih ditingkatkan. Salah satunya dengan lebih mengoptimalkan program pengembangan usaha garam rakyat (Pugar) agar semua garam petani benar-benar memenuhi SNI," tandas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Menurut Marwan, program pemberdayaan petani juga harus didukung kebijakan lain, di antaranya impor. Pemerintah perlu lebih bijak dalam mengambil langkah impor.

"Dalam hal ini, edukasi, pemberdayaan, dan pendampingan kepada petani garam juga mesti ditujukan untuk memacu kualitas sehingga dapat menekan impor garam," ungkap dia. (Mazka Hauzan Naufal)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved