Kisah Kontroversi Supersemar, Dipergunakan Soeharto untuk Pembubaran PKI hingga Istana Dikepung

TRIBUNJATENG.COM - Ketika menginjak tanggal 11 Maret, masyarakat Indonesia selalu diingatkan kembali dengan adanya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Supersemar erat kaitannya dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).

Bagaimana kisah pembubaran PKI itu terjadi ?

Surat perintah yang ditandatangani Soekarno tersebut berisi mandat kepada Soeharto untuk mengatasi situasi negara saat itu, paska Pemberontakan G30S PKI 1965.

• Video Siswi SMA Dilecehkan Teman Viral Setelah Dibuat Status WhatsApp, Pelaku Ngaku Iseng

Sebuah video yang diunggah akun Twitter @videosejarah, memperlihatkan kembali penuturan Soeharto soal asal muasal Supersemar dan pembubaran PKI.

"11 Maret ada sidang kabinet, dan saat itu ada pemberitaan soal Istana sedang dikepung. Sampai Bung Karno akhirnya dipindahkan ke (Istana) Bogor," kata Soeharto dalam video itu.

Ia melanjutkan, saat itu ia tidak bisa menemani Soekarno ke Istana Bogor dengan alasan sedang sakit.

Namun, ada seorang utusan yakni Basuki Rahmat yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kodam untuk menghadap Soeharto.

Saat bertemu, Soeharto minta dititipkan salam kepada Soekarno dan memberi tahu soal kondisi kesehatannya yang kurang baik saat itu.

Ia juga meminta agar disampaikan pesan untuk Soekarno.

"Lalu dia tanya pesan apa pak? sampaikan salam dan hormat saya dan sampaikan kalau saya sakit. Lalu sampaikan kalau saya diberi kepercayaan, keadaan ini saya atasi," ungkap Soeharto.

Lalu, mereka pun bertemu dengan Soekarno dan menyampaikan apa yang dipesankan Soeharto.

"Setelah di sana lapor, semua dimarahi beliau (Soekarno). Tapi lalu bagaimana cara mengatasi ini, percayakan pada Pak Harto. Lalu akhirnya dibuat surat tertulis dan dibuat 3.

Akhirnya 11 Maret ditandatangani dan isinya memberi wewenang kepada saya dimana perlu untuk mengambil tindakan atas nama beliau (Soekarno) untuk mengamankan perjuangan revolusi dan sebagainya. Itu suatu wewenang yang luar biasa," kata Soeharto.

Lalu, surat itu pun disampaikan kepadanya dan saat itu ia putuskan untuk membubarkan PKI.

"Dan persyaratan sebelum ambil keputusan, ada koordinasi dengan menteri-menteri Panglima Angkatan. Saat itu rapat di Kostrad, dan semua dikonsep. Setelah jam 1 malem (12 Maret) saya tandatangani, jadi berlaku perintah bubarkan PKI," ujar Soeharto.

Tanggal 12 Maret 1966 pagi, surat tersebut diumumkan.

"Saya ditanya, pak apa gak keliru itu pembubaran PKI, saya bilang ndak. Di surat perintah ndak ada? ya ndak ada," kata Soeharto sambil tertawa.

Beberapa hari kemudian, Soeharto menghadap Soekarno ke Jakarta dan melaporkan kalau ia telah melakukan pembubaran PKI.

Dikutip dari Kompas.com, Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, upaya pembubaran PKI bisa dilihat dari sisi politis dan bukan dari sisi ideologi.

Menurut Asvi, dengan dibubarkannya PKI, berarti upaya pengalihan atau perebutan kekuasaan dari Soekarno akan semakin mudah.

Asvi melihat saat itu Soeharto berusaha untuk memisahkan Soekarno dengan orang-orang terdekat dan para pendukungnya yang setia.

"PKI itu pendukung Soekarno. PKI itu dibubarkan bukan karena ideologinya, tetapi karena partai yang mendukung Soekarno," ujar Asvi ketika ditemui 6 Maret 2016.

"Kabarnya anggotanya mencapai 3 juta orang. Artinya, 3 juta pendukung Soekarno itu sudah bubar," kata dia.

Soekarno 'Dikibuli'

Turunnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) hingga kini masih jadi perbincangan publik.

Setelah puluhan tahun berlalu, Supersemar masih menyimpan banyak misteri.

Keberadaan Supersemar sampai saat ini masih menjadi kontroversi.

'Surat sakti' itu merupakan 'pintu' bagi Soeharto naik ke tampuk tertinggi pemerintahan Indonesia, menjadi presiden menggantikan Soekarno.

Sementara banyak orang mempertanyakan kebenaran Supersemar, ajudan Soekarno menceritakan kepedihan Soekarno saat mengetahui Supersemar digunakan Soeharto menggoyahkan presiden.

Soekarno merasa dibohongi Soeharto.

Itulah hal yang disampaikan Sidarto Danusubroto, ajudan terakhir Bung Karno, pasca-terbitnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) tahun 1966.

"Bung Karno merasa dikibuli," kata Sidarto saat dijumpai Kompas.com di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (6/3/2016) silam.

Setelah 53 tahun berlalu, Supersemar masih menyimpan banyak misteri.

Setidaknya masih ada kontroversi dari sisi teks dalam Supersemar, proses mendapatkan surat itu, dan mengenai interpretasi perintah tersebut.

Menurut Sidarto, Soekarno menunjukkan sikap berbeda dengan serangkaian langkah yang diambil Soeharto setelah menerima Supersemar.

Sidarto tidak menyebut detail perubahan sikap Soekarno, tetapi ia menekankan bahwa Supersemar tidak seharusnya membuat Soeharto membatasi ruang gerak Sang Proklamator dan keluarganya.

"Dalam Supersemar, mana ada soal penahanan? Penahanan fisik, (dibatasi bertemu) keluarganya, penahanan rumah. Supersemar itu seharusnya melindungi keluarganya, melindungi ajarannya (Bung Karno)," kata Sidarto.

Istana Dikepung

Pada 11 Maret 1966 pagi, Presiden Soekarno menggelar rapat kabinet di Istana Merdeka, Jakarta.

Pada saat bersamaan, ia dikejutkan dengan kehadiran demonstran yang mengepung Istana.

Demonstrasi itu dimotori kelompok mahasiswa yang mengusung Tritura (tiga tuntutan rakyat; bubarkan PKI, rombak kabinet, dan turunkan harga-harga).

Pada waktu yang sama, Brigjen Kemal Idris mengerahkan sejumlah pasukan dari Kostrad untuk mengepung Istana.

Alasan utamanya adalah untuk menangkap Soebandrio yang berlindung di Kompleks Istana.

Pasukan yang dikerahkan Kemal itu tidak mengenakan identitas.

Komandan Tjakrabirawa Brigjen Sabur melaporkan kepada Soekarno bahwa Istana dikepung "pasukan tidak dikenal".

Letjen Soeharto tidak hadir dalam rapat kabinet dengan alasan sakit.

Karena itu, Soekarno tidak dapat memerintahkan Soeharto membubarkan "pasukan tidak dikenal" tersebut dan akhirnya memilih keluar dari Istana Merdeka menggunakan helikopter menuju Istana Bogor.

Setelah itu, Soeharto mengutus Basoeki Rachmat, Jusuf, dan Amir Machmud menemui Soekarno di Istana Bogor.

Ketiga jenderal itulah yang membawa Supersemar ke Jakarta untuk Soeharto.

Bagi Presiden Soekarno, Supersemar adalah perintah pengendalian keamanan, termasuk keamanan Presiden dan keluarganya.

Namun, Soekarno "kecolongan" karena dalam Supersemar diyakini terdapat frasa "mengambil segala tindakan yang dianggap perlu."

Padahal, perintah dalam militer harus tegas batas-batasnya, termasuk waktu pelaksanaannya.

(TribunnewsBogor.com/Kompas.com)