Berita Semarang

Soal Kebijakan Lockdown, Akademisi Undip: Pemerintah Harus Sediakan Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

Mengenai wabah pandemik virus corona atau covid-19 yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai situasi darurat nasional.

ISTIMEWA
akademisi Undip, Prof Budi Setiyono 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Mengenai wabah pandemik virus corona atau covid-19 yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai situasi darurat nasional.

Belakangan, istilah lockdown muncul dan menjadi perbincangan banyak orang.

Hal itu juga dikuatkan oleh kebijakan Pemerintah Kota Tegal yang menetapkan kebijakan lockdown.

BREAKING NEWS: Pria Tua Ditemukan Meninggal dalam Rumah di Jalan Kartini Semarang

Liga 1 Ditunda Hingga Juli 2020, Ini Tanggapan CEO PSIS Semarang

Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana Dinyatakan Sembuh dari Virus Corona : Sangat Berat!

1 Balita di Purbalingga Dinyatakan Positif Virus Corona, Pernah Diajak Neneknya ke Jakarta

Menurut akademisi Undip, Prof Budi Setiyono ada salah kaprah yang terjadi di dalam kebijakan lockdown di Indonesia.

Menurutnya, berkaitan dengan local lockdown di Indonesia, sebenarnya yang dimaksud dengan lockdown kalau berkaca pengalaman negara lain terutama di China, Amerika, dan Eropa pada umumnya.

"lockdown itu tidak hanya sekadar melarang orang berpergian atau tinggal di rumah saja, untuk melarang mereka beraktivitas.

Melainkan, pemerintah harus memiliki satu pendekatan makro yang komprehensif terlebih dahulu," ungkap Profesor Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Undip itu kepada Tribun Jateng, Jumat (27/3/2020).

Prof Budi menuturkan kebijakan lockdown mempunyai pengaruh dan memiliki konsekuensi jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Kalau masyarakat hanya dilarang ke luar rumah misalnya, akan memiliki implikasi-implikasi yang susah untuk diukur impectnya.

Sehingga, yang namanya kebijakan lockdown itu mestinya terlebih dahulu didesain secara makro tentang apa itu cakupan lockdown dan kemungkinan-kemungkinan kebijakan tersebut serta antisipasi jangka pendek, menengah, dan panjang yang harus dilakukan oleh pemerintah," ungkap profesor yang juga menjabat Wakil Rektor I Undip itu.

Dia menyampaikan, berbagai macam resiko lockdown harus dicarikan solusi.

"Misalnya dengan pemenuhan kebutuhan individu-individu masyarakat yang tidak boleh berpergian. Masyarakat kita secara individu memiliki berbagai keperluan pemenuhan.

Kalau 1-2 hari mungkin masih oke. Namun, kalau lebih dari seminggu mungkin memiliki implikasi-implikasi yang serius terhadap pemenuhan kebutuhan mereka," tuturnya.

Dia melanjutkan, ada juga implikasi-implikasi yang berkaitan dengan komunitas di masyarakat di suatu daerah, tempat, lokasi, atau bahkan negara.

"Implikasi itu tentu terjadi semua bidang misal ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Oleh karena itu yang namanya lockdown itu harus diiringi dengan kebijakan yang komprehensif di semua bidang," tegasnya. (kan)

Demi Hilangkan Wabah Virus Corona, Donald Trump Telepon Presiden China Xi Jinping, Ini Jawaban Xi

Sudjiwo Tedjo Minta Presiden Jokowi Cuti dan Maruf Amin Pimpin Lawan Virus Corona, Ini Alasannya

Kini Jadi Negara dengan Pasien Corona Terbanyak, Amerika Sempoyongan Hingga Minta Bantuan Korsel

Pertama Kali di Jateng, 2 Pasien Positif Virus Corona Dinyatakan Sembuh, Ganjar : Ini Kabar Baik

Penulis: Muhammad Sholekan
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved