Breaking News:

Pilkada 2020

Bawaslu Hentikan Sementara Masa Tugas Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan karena Corona

Bawaslu Kota Semarang memberhentikan sementara masa tugas panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan dan Sekretariat serta panwaslu kelurahan.

TRIBUN JATENG / EKA YULIANTI FAJLIN 
Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin, Selasa (31/3/2020) 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang memberhentikan sementara masa tugas panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan dan Sekretariat serta panwaslu kelurahan.

Hal itu guna antisipasi semakin merebaknya pandemi virus corona di Kota Semarang.

Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin, menjelaskan, penghentian sementara berdasar pada Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/III/ 2020 tanggal 24 Maret 2020.

Darurat Sipil yang Diwacanakan Jokowi Sudah Diterbitkan Perppu Era Soekarno

Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Pensiunan Polisi Meninggal saat Gowes di Semarang

Update Corona 31 Maret 2020: Ada 1.528 Pasien Positif, Korban Meninggal Tambah 14 Orang

Dampak Isolasi Wilayah Kota Tegal, Tiap Orang Diberi Sembako Senilai Rp 110 Ribu 

Yaitu tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pilkada Tahun 2020 dan SK KPU RI Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pilkada Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

"Kami sudah terbitkan surat keputusan pemberhentian sementara sejak 30 Maret 2020 dan efektif berlaku sejak saat itu.

Ini jauh-jauh sudah kami sosialisasikan kepada jajaran kami sehingga menjadi acuan bersama," tuturnya dalam ketsrangan tertulis, Selasa (31/3/2020).

Pemberhentian masa tugas sementara waktu ini, lanjut Amin, dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) Nomor 13 A tahun 2020 mengenai perpanjangan masa darurat, Bawaslu Kota Semarang mengikuti arahan dan petunjuk dari Bawaslu RI.

Menanti Perppu

Hingga saat ini Bawaslu masih menanti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).

Perkembangan pandemi Covid 19 yang belum terkendali bahkan makin meluas, sehingga dalam hal tahapan Pilkada selanjutnya diperlukan payung hukum baru berupa Perpu.

“Sambil menunggu arahan lebih lanjut terkait hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Pemerintah serta Penyelenggara Pemilu mengarah pada penundaan secara menyeluruh tahapan,” ujar Arief Rahman, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Kota Semarang.

Arief menyampaikan, turunan hasil RDP muncul skenario atau opsi dalam pelaksanaan pemungutan suara antara lain Opsi A tanggal 9 Desember 2020, Opsi B tanggal 17 Maret 2021, dan Opsi C tanggal 29 Desember 2021 sehingga Perpu dibutuhkan secara cepat agar terdapat kejelasan opsi mana yang akan diambil oleh pemerintah.(eyf)

Mulai Hari Ini, Pemprov Jateng Bagikan 1.000 Nasi Kotak untuk Driver Ojol hingga 2 Minggu

Pemprov Jateng Update Data Corona Berbasis Kelurahan, Aplikasi Bisa Diakses Lewat HP

Perantau Mudik, 80 KK Pilih Keluar Kampung Tinggal di Kebun karena Khawatir Corona

Pulang dari Merantau Dijenguk Warga, Ternyata Positif Corona, Satu Dusun di Purbalingga Lockdown

Baru Mudik, 7 Buruh India Isolasi Diri di Pohon Beringin dan Mangga, Khawatir Bawa Virus Corona

Penulis: Eka Yulianti Fajlin
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved