Breaking News:

Wabah Virus Corona

Pencairan THR ASN Tunggu Putusan Jokowi, Pemerintah Prioritaskan Staf Golongan 1, 2 dan 3

Setelah sehari sebelumnya belum ada kejelasan terkait rencana pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN)

KONTAN/Cheppy A Muchlis
ILUSTRASI 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Setelah sehari sebelumnya belum ada kejelasan terkait rencana pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah kondisi pandemi corona, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan sudah menyiapkan anggaran untuk THR bagi ASN, TNI dan Polri. 

Namun, THR akan diberikan kepada mereka kelompok pelaksana golongan 1,2 dan 3. “Untuk Gaji ke 13 dan THR sudah diusulkan ke Presiden Jokowi. Penghitungan untuk ASN, TNI, POLRI terutama kelompok pelaksana golongan 1, 2, dan 3, sudah disediakan,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa(7/4).

Sedangkan untuk pejabat negara seperti menteri, anggota DPR termasuk eselon 1 dan 2 masih menunggu perhitungan final.

Sri Mulyani memastikan hitung-hitungan gaji ke 13 dan THR yang sudah tersedia itu untuk selanjutnya, akan dibawa ke rapat kabinet pekan depan untuk dibahas lebih lanjut.

Rekomendasi Hp Harga 1 Jutaan Terbaru di Bulan April 2020, Ini Daftarnya dari Realme hingga Samsung

Beri Masker dan Uang, Baim Wong Menangis Didoain Pengemis: Buat Makan Ya Bu

Alasan Dokter Ini Sebut Jakarta adalah Wuhan-nya Indonesia, Maka Minta Perantau DKI Tidak Mudik

Stok Darah PMI Kota Semarang, Rabu 8 April 2020

“Untuk pejabat negara nanti presiden akan tetapkan, termasuk eselon 1 dan 2. Presiden masih kasih instruksi kalkulasinya difinalkan, nanti hasilnya di rapat kabinet minggu depan,” kata Sri Mulyani.

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, penerimaan akan turun mencapai 21,1 persen, yaitu dari Rp2.233,2 triliun menjadi Rp1.760,88 triliun.

Kemudian, belanja negara turun 2,88 persen dari Rp2.540,4 triliun menjadi Rp2.613,81 triliun.

Lalu, pembiayaan anggaran membengkak 180,9 persen dari Rp307,2 triliun menjadi Rp862,93 triliun. Kondisi ini membuat defisit anggaran yang semua diasumsikan hanya 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kini meningkat menjadi 5,07 persen dari PDB.

Sebelumnya, Sri Mulyani sempat mengatakan, Presiden Jokowi tengah melakukan beberapa pertimbangan terkait pembayaran gaji ke-13 dan THR.

Dalam paparannya ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/4), bendahara negara mengatakan, pertimbangan pembayaran gaji ke-13 tersebut terkait dengan belanja pemerintah yang mengalami tekanan.

Sebab, pemerintah secara jor-joran menggelontorkan insentif kepada dunia usaha serta bantuan sosial untuk meredam dampak virus corona.

Selain itu, penerimaan negara juga diproyeksi bakal mengalami kontraksi akibat kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan di tengah pandemik.

"Kami bersama Presiden Joko Widodo meminta kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban negara yang meningkat," ujar Sri Mulyani dalam video conference.

Tahun lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 PNS dan pensiunan mencapai Rp 40 triliun pada 2019. Angka ini melonjak dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 35,8 triliun.

Rinciannya, sebesar Rp 20 triliun digunakan untuk membayar THR pada Mei 2019 dan Rp 20 triliun untuk penyaluran gaji ke-13 bulan Juni.(Tribun Network/van/kps/wly)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved