Breaking News:

Pilkada Serentak

RESMI! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Serentak 2020 Digelar 9 Desember, Ini Syaratnya

Komisi II DPR menyetujui usulan pemerintah terkait penundaan penyelenggaraan Pilkada 2020 akibat wabah Covid-19.

Editor: galih permadi
kompas
Ilustrasi Kotak Suara 

RESMI! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Serentak 2020 Digelar 9 Desember, Ini Syaratnya

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Penentuan tanggal pemungutan suara pilkada serentak 2020 telah disepakati.

Komisi II DPR menyetujui usulan pemerintah terkait penundaan penyelenggaraan Pilkada 2020 akibat wabah Covid-19.

Tahap pemungutan suara yang sedianya akan digelar pada 23 September ditunda menjadi 9 Desember.

Kisah Kakek Renta Ditipu Cucu Kuras Uang Tabungan Rp 18 Juta untuk Selamatan Almarhum Adik Pelaku

Foto Jyoti Wanita Terpendek di Dunia Bantu Polisi Peringatkan Warga untuk Patuhi Lockdown

Ruangguru Dapat Proyek Kartu Prakerja Rp 5,6 Triliun Berkat Belva Stafsus Milenial? Rachland: Pecat!

Israel Ranking 1 Tempat Teraman dari Serangan COVID-19, Ternyata Kebiasaan Ini yang Jadi Penyelamat

Hal tersebut disepakati dalam rapat Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Plt Ketua DKPP Muhammad melalui konferensi video, Selasa (14/4/2020).

"Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 desember 2020," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Kendati demikian, Doli mengatakan, DPR dan pemerintah tak menutup opsi jadwal Pilkada lainnya, apabila perkembangan Covid-19 belum bisa dihentikan pada bulan Mei.

"Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi covid 19, sekaligus memperhatian kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada serentak tahun 2020," ujar Doli.

Lebih lanjut, Doli mengatakan, Komisi II mengusulkan agar normalisasi pelaksanaan Pilkada yang dimuat dalam Perppu.

Ia mengatakan, normalisasi jadwal pelaksanaan Pilkada tersebut penting karena merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No:55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019.

"Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar Pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya, yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu," pungkasnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada 2020 Digelar 9 Desember"

BREAKING NEWS: Kecelakaan di Jalan Veteran Semarang, 1 Pemotor Luka Parah

Donny Gahral Sebut Andi Taufan Stafsus Milenial Dapat Teguran Keras, Diminta Mengundurkan Diri?

Tahukah Anda, 4 Mantan Artis Cilik Ini Beralih Jadi Dokter, Inilah Kabarnya Saat Ini

Sudah Hamil, Wanita Ini Masih Kena Tipu Pacarnya Rp 70 Juta

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved