Breaking News:

DPRD Kabupaten Pekalongan

Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Bupati 2019 Digelar Melalui Video Converence

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan menggelar rapat paripurna, dalam rangka penyampaian keputusan tentang catatan strategis

Editor: abduh imanulhaq
IST
DPRD Kabupaten Pekalongan saat menggelar rapat paripurna, dalam rangka penyampaian keputusan tentang catatan strategis dan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pekalongan tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan secara video conference, Senin (20/4/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan menggelar rapat paripurna, dalam rangka penyampaian keputusan tentang catatan strategis dan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pekalongan tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan secara video conference, Senin (20/4/2020).

DPRD Kabupaten Pekalongan mengikuti rapat paripurna di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan sedangkan Bupati Pekalongan dan jajarannya berada di ruang rapat bupati.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun mengatakan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan amanah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi pemerintah daerah.

Hasilnya, ada beberapa rekomendasi maupun catatan yang diberikan oleh DPRD terkait pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan Pemkab Pekalongan pada tahun 2019.

"Adanya virus corona ini terpaksa kita harus menggelar rapat paripurna secara virtual dan sesuai SOP dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar," kata Hindun.

Hindun menyampaikan, penurunan kemiskinan tahun 2019 kembali melambat sehingga menjadi perhatian yang serius dari pemerintah daerah.

"Penurunan angka kemiskinan tetap menjadi perhatian serius untuk Pemkab Pekalongan. Karena saya melihat angkanya ditahun 2019 ini melambat," tuturnya.

Pihaknya menambahkan, strategi pendekatan program untuk penanggulangan kemiskinan selama ini diyakini belum efektif mengurangi penduduk miskin dan ini perlu dievaluasi.

Kemudian di tengah perlambatan ekonomi dunia, diperlukan kerja keras serta lebih keras lagi dengan inovasi yang baru.

Sehingga diharapkan tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya.

"Tahun 2020 ini harus mampu mengejar penurunan angka kemiskinan dalam bentuk apapun mengingat target akhir RPJMD tahun 2021 kemiskinan tinggal 7,10 persen saja," jelasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved