Breaking News:

DPRD Kabupaten Pekalongan

44 Ribu Pelaku UMKM Butuh Perhatian Pemkab Pekalongan

Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari komisi II ingin menanyakan perihal tentang nasib sekitar 44.000 pelaku UMKM di tengah pamdemi COVID-19.

IST
Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Komisi II melakukan monitoring di Dinperindagkop UMKM Kabupaten Pekalongan 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Dalam kunjungan kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Dinperindagkop dan UMKM), anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pekalongan menanyakan nasib sekitar 44.000 pelaku UMKM dengan adanya pandemik Covid-19.

Wakil Ketua Komisi II DPRD, Candra Saputra mengatakan dalam kondisi seperti ini, bagaimana solusi dari Pemkab Pekalongan melalui Dinperindagkop UMKM.

Pemkab Pekalongan melalui pemerintah kecamatan meminta kepada warga di desa, terutama pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 mengisi formulir pra kerja secara online.

Namun ternyata mereka cukup kesulitan untuk mengakses maupun mengirimkan data tersebut.

"Kami mengusulkan, para pedagang makanan ini masih bisa berjualan dengan catatan tidak dikonsumsi di tempat. Boleh pesan makanan asal dibungkus dan dibawa pulang sehingga menghindari kerumunan orang," kata Candra Saputra seusai monitoring ke Dinperindagkop dan UMKM, Rabu (22/4/2020).

Kemudian, soal retribusi bagi pedagang atau pelaku usaha kecil lainnya, apakah dengan kondisi seperti ini masih diwajibkan membayar atau tidak.

Kalau besarnya retribusi tidak berubah, sepertinya cukup memberatkan para pedagang karena pembeli juga tidak begitu banyak.

Candra mengungkapkan, masukan dari anggota dewan lain, terkait pedagang yang sering mangkal di gedung sekolah.

"Dengan diberlakukanya siswa belajar di rumah, otomatis semua sekolah tidak ada aktifitas para siswanya sehingga pedagang tersebut akhirnya tidak bekerja," ungkapnya.

Kepala Disperindagkop UMKM mengatakan untuk pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan, jumlahnya memang leih dari 44.000 orang.

Namun dari jumlah tersebut, sebagian besar tidak bisa diperinci mereka berusaha atau berdagang jenis apa.

"Terutama pedagang keliling, tidak dapat diketahui jumlahnya. Sebab mereka melihat kondisi pasar, jika barangnya tidak laku maka akan pindah haluan berjualan barang lainnya," katanya.

Terkait, retribusi pedagang sedang dijajaki atau melihat situasinya lebih dahulu apakah dibebaskan atau besarnya retribusi dikurangi.

"Hasil dari pertemuan ini nanti akan dibahas dan dibawa ke kepala daerah. Kemudian soal akses data pra kerja, dari Disperindagkop UMKM siap menjadi pendamping yakni mereka yang ingin mendaftar secara online datang ke tempat kantor itu dan akan dibantu supaya datanya bisa terakses," tuturnya. (Dro)

Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: abduh imanulhaq
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved