FOKUS : Tak Perlu Panggil Polisi India

Oleh Galih Pujo Asmoro

Wartawan Tribun Jateng

Pandemi Covid-19 di Indonesia sepertinya masih jauh dari kata akhir. Jumlah pasien terkonfirmasi positif, pasien dalam pengawasan (PDP), maupun orang dalam pemantauan (ODP) masih terus bertambah. Demikian juga dengan wilayah Jawa Tengah di mana Kota Semarang jadi episentrum pandemi.

Berbagai kebijakan dan imbauan telah dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Mulai dari phsycal distancing, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, membubarkan kerumunan dan lain sebagainya. Namun ternyata penularan masih saja terus terjadi.

Beberapa daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran Covid-19. Bukan tidak mungkin, hal itu juga bakal diterapkan di wilayah Semarang Raya.

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan telah menerima usulan PSBB dari Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Dalam usulan itu, Hendi mengatakan jika PSBB tidak mungkin diterapkan hanya di Semarang. Wilayah yang berbatasan dengan Semarang juga turut serta.

Terbaru, sebelum masuk ke PSBB, Gubernur Ganjar dan kepala daerah di Semarang Raya bersepakan memberlakukan pengetatan aturan. Ganjar minta aturan harus dilakukan lebih tegas. Misal pabrik menerapkan protokol kesehatan, warga yang keluar rumah harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Jika sampai ada yang melanggar, Ganjar minta ada tindakan tegas.

"Saat ini, masyarakat keluar harus pakai masker, wajib pakai masker," tegas Ganjar saat memimpin rapat bersama kepala daerah, Kapolres dan Dandim se-Semarang Raya kemarin. Tak berhenti sampai di situ, jika masyarakat masih tetap saja membandel, maka PSBB akan diberlakukan.

Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Auliansyah Lubis, menyatakan sudah menyiapkan sejumlah skema. Bersama TNI dan pihak terkait lainnya, pihaknya bakal melakukan pemantauan masif di bandara, terminal dan stasiun. Bukan hanya itu, patroli akan lebih ditingkatkan untuk mencegah berkumpulnya massa.

Tindakan itu akan dilakukan dengan membentuk tim di lingkup kecamatan atau Polsek. Di tiap Polsek akan ada tiga tim yang bakal berpatroli bersama TNI, pemerintah kecamatan hingga kelurahan dengan menjadikan kerumunan sebagai sasaran utaman.

Pun halnya dengan pengendara yang masuk ke Semarang. Identitas mereka bakal diperiksa. Jika tidak ber-KTP Semarang, pihaknya jelas akan melarang.

Banyaknya upaya itu, selama bisa berjalan maksimal di tingkat masyarakat, pencegahan penyebaran corona sangat mungkin bisa dilakukan. Kunci bisa diputus atau tidaknya penyebaran Covid-19, sebagian besar ada di tangan masyarakat. Seberapa mereka patuh pada anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, sering cuci tangan dengan sabun, mengenakan masker, dan lainnya. Masyarakat adalah garda terdepan pencegahan penyebaran virus corona. Jika masyarakatnya membandel, tentu upaya pemerintah juga tidak akan berhasil sepenuhnya.

Beberapa waktu lalu saya sempat melihat meme di status WhatsApp milik teman yang berkelakar jika masyarakat bandel, pemerintah akan meminta bantuan pada polisi India.

Sebagaimana yang beredar, di India, lockdown diberlakukan dengan pengawasan sangat ketat. Jika ada masyarakat yang nekat keluar, polisi tak segan menghadiahi bogem mentah. Rasanya, jangan sampai hal seperti itu terjadi di Indonesia. Wong penolakan jenazah pasien positif corona di Kabupaten Semarang beberapa waktu lalu sangat melukai sebagian besar perasaan publik.

Namun demikian harus dipahami juga mereka yang tetap keluar rumah, sebagian di antaranya pasti punya kepentingan, terutama urusan perut. Jika urusan perut mereka terpenuhi sepenuhnya sekarang ini, tentu saja mereka akan senang hati diminta rebahan di atas kasur di dalam rumah. (*)