Breaking News:

DPRD Kabupaten Pekalongan

Dewan Minta Dana Desa di Kabupaten Pekalongan Diperketat

Ditengah Wabah virus corona atau Covid-19, penggunaan dana desa untuk penanggulangan dan pencegahan virus corona sangat fleksibel sekali.

IST
Komisi I DPRD Kabupaten Pekalongan saat monitoring di Inspektorat 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Di tengah wabah virus corona atau Covid-19, penggunaan dana desa untuk penanggulangan dan pencegahan virus corona sangat fleksibel sekali.

Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan dana desa untuk menanggulangi Covid-19.

Komisi I DPRD Kabupaten Pekalongan Dodiek Prasetyo mengatakan, bahwa keinginan dari Komisi I untuk berkunjung ke Inspektorat agar lebih mengawasi penggunaan dana desa yang terkait untuk penanganan virus corona.

Karena di desa itu, banyak sekali dana yang digunakan untuk penanganan virus corona di antaranya 1% untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 dan 15% untuk padat karya mandiri.

"Kami meminta agar dana tersebut bisa diawasi secara ketat, agar penggunaannya benar-benar digunakan untuk keperluan penanganan virus corona, bukan penggunaan untuk hal-hal yang lain," kata Dodiek saat monitoring di Inspektorat Kabupaten Pekalongan, Selasa (28/4/2020).

Selain itu juga, harus dialokasikan untuk warga miskin yang belum tercover atau belum mendapatkan bantuan dari APBD.

Menurutnya, APBD yang akan dibantu oleh desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Terkait dengan adanya kemungkinan penyelewengan penggunaan dana desa, itu bisa saja terjadi karena biaya untuk pengadaan barang dan jasa terkait dengan penanganan virus corona.

Juga dana padat karya mandiri bisa digunakan untuk mengakomodir warga desa yang terdampak Covid-19 agar bisa bekerja.

"Pekerja itu dibayar menggunakan dana desa, nantinya diharapkan ada pertanggungjawaban yang jelas berapa orang yang dibayar, berapa hari bekerja sehingga harus ada SPJ nya," ujarnya.

Dodiek berharap, semoga kewenangan Inspektoran saat ini bisa melakukan pemeriksaan terhadap desa, kalau ada laporan hak tersebut.

"Kita berharap, agar ada yang secara khusus untuk terjun ke desa guna melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa," imbuhnya. (Dro)

Editor: abduh imanulhaq
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved