Tak Terima Disebut Ada Politik Dinasti di Klaten, Bupati Sri Mulyani: Saya Terpilih Hasil Demokrasi

TRIBUNJATENG.COM, KLATEN – Bupati Klaten Sri Mulyani, tak terima kekuasaannya saat ini disebut sebagai hasil politik dinasti.

Dia mengatakan perjuangan sebagai Bupati Klaten, hingga saat ini merupakan hasil dari proses Pilkada.

“Jangan selalu menyudutkan orang dengan menyebut politik dinasti,” kata Sri Mulyani kepada TribunSolo.com saat di Mapolres Klaten, Rabu (13/5/2020).

Sri meminta kepada pihak yang menuding dirinya sebagai hasil politik dinasti untuk menunjukan program dan visi-misi masing-masing calon.

• Pasien Positif Corona Kota Pekalongan, Terjangkit Setelah Anak Baru Mudik dari Jakarta

• Ternyata Perekam Video Viral Perkelahian Anak di Tuntang Semarang Bukan Orangtuanya, Tapi . .

• Pesta Seks Seorang Perempuan dengan 3 Pria Kepergok Warga, Digelandang ke Kantor Polisi

• Sekelompok Remaja Kerjai Tenaga Medis, Kejang Ngaku Positif Corona, Setelah Diperiksa Teriak: Prank!

"Mari kita tunjukan masing-masing programnya dan visi misinya apa, yang sudah diberikan kepada masyarakat itu apa saja, mari kita adu program saja," jawab Sri.

Menurut Sri, di Klaten tak ada politik dinasti, yang terjadi saat ini adalah hasil dari proses Pilkada yang sah.

“Dari hasil pemilihan, seperti saya dikatakan politik dinasti, ini bukan serta merta dari pak Narno (Sunarno), lalu turun ke saya, tapi semua atas proses pemilu,” jelasnya.

Sri mengaku terpilih dia saat itu merupakan bagian dari hasil demokrasi yang di Indonesia.

"Waktu saya terpilih, itu bagian dari hasil proses demokrasi, yang berkembang di Kabupaten Klaten," katanya.

Mengingat sebelumnya, Sri Mulyani merupakan istri dari Sunarno, mantan Bupati Klaten dua periode, yaitu 2005-2010 serta 2010-2015, yang saat ini menjabat Anggota DPR RI Dapil VIII Jawa Tengah.

Sri Mulyani maju dalam bursa pemilihan bupati pada Pilkada Klaten 2020, berpasangan dengan Aris Prabowo melalui jalur internal Partai PDIP.

Sebelum Sri Mulyani terpilih menjadi Bupati Klaten bermula saat ia mengikuti bursa penjaringan dan penyaringan bakal calon wakil bupati yang diusung PDIP setelah kekuasaan Sunarno segera habis.

Pada saat itu, PDIP mengusung pasangan Sri Hartini dan Sri Mulyani untuk Periode 2016-2021 dan menang saat Pilkada lalu.

Dalam masa perjalanannya, pasca dilantik, Sri Hartini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).