Berita Pati

Pemkab Pati Kembali Raih Opini WTP, Ayub Amali: Ini Bukan Hadiah dari BPK

Kabupaten Pati kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

ISTIMEWA
Bupati Haryanto mengikuti penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati, Grobogan, Kebumen, dan Pekalongan Tahun Anggaran 2019 dari Ruang Pati Command Center (PCC) di Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Selasa (19/5/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Kabupaten Pati kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Hal tersebut diketahui dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati, Grobogan, Kebumen, dan Pekalongan Tahun Anggaran 2019, Selasa (19/5/2020).

Ketiga kabupaten lainnya juga mendapat opini WTP.

Dalam laporan yang dilaksanakan secara virtual tersebut, Bupati Haryanto mengikutinya dari Ruang Pati Command Center (PCC) di Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

Karena adanya pandemi virus corona, penyerahan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan diserahkan secara virtual oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali, kepada keempat kepala daerah.

Hasil pemeriksaan LKPD ditandatangani oleh kepala daerah dan Ketua DPRD untuk selanjutnya diserahterimakan secara virtual dengan cara menunjukkan dokumen LKPD.

“Dengan selesainya pemeriksaan oleh tim BPK RI perwakilan Jawa Tengah atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019, kami Bupati Pati, mewakili Bupati Grobogan, Kebumen, dan Pekalongan mengucapkan terima kasih atas segala masukan, koreksi, dan langkah perbaikan selama proses pemeriksaan,” ucap Bupati Haryanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng.com.

Ia juga mengapresiasi BPK Perwakilan Jawa Tengah yang tetap melakukan proses audit secara daring di tengah wabah Covid-19.

Sebaliknya, Ayub Amali juga mengapresiasi keempat pemerintah daerah yang telah mempertahankan opini WTP yang telah diraih tahun sebelumnya.

Ia menegaskan, opini WTP bukanlah hadiah dari BPK, melainkan hasil kerja keras dari pemerintah daerah yang telah berhasil menyusun laporan sesuai tata kelola keuangan yang baik.

“Semoga menjadi motivasi jajaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerahnya,” tandas dia. (Mazka Hauzan Naufal)

Penulis: Mazka Hauzan Naufal
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved