Berita Kendal

Pembangunan Sejumlah Infrastruktur di Kabupaten Kendal Dihentikan Akibat Virus Corona

Sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kendal sebagaimana yang telah direncanakan pada tahun 2020 berpotensi dihentikan.

IST
Komisi C DPRD Kendal menggelar rapat kerja membahas realokasi anggaran APBD guna penanganan Covid-19, Senin (18/5/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL – Sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kendal sebagaimana yang telah direncanakan pada tahun 2020 berpotensi dihentikan.

Hal tersebut dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam APBD untuk penanganan covid-19.

Sehingga anggaran yang ada pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terpaksa direalokasikan untuk penanganan corona.

2,5 Jam Mencari Rumah Bu Imas, Anggota DPR Ini Tak Kuasa Menahan Sedih saat Sampai, Ini Janjinya

109 Tenaga Medis yang Mogok Kerja Dipecat, Pihak RSUD Ogan Ilir: Ya, Keputusan di Tangan Pak Bupati

Curhat Pelaku Bully Rizal Penjual Gorengan di Pangkep: Saya Sudah Tidak Kuat Lagi Tuhan

Keringat Keluar Saat Tidur Malam? Bukan Karena Suhu Panas, Bisa Jadi Sebagai Tanda Sakit Ini

Termasuk anggaran pembangunan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Sebagai upaya mengontrol penggunaan anggaran yang ada, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendal menggelar rapat kerja bersama mitra kerja OPD, Senin (18/5/2020).

Hasil pembahasan, Sekretaris Komisi C, M Nashri, mengatakan pihaknya meminta agar pemerintah kabupaten lebih jelas dalam mempublikasikan anggaran hasil realokasikan untuk penanganan covid-19.

Hal tersebut lantaran banyaknya pembangunan infrastruktur yang ada terhenti akibat anggaran yang ada ditarik untuk penanganan corona.

Politisi PAN itu mencontohkan, anggaran untuk peningkatan jalan di kabupaten Kendal yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah Rp 57 miliar tersisa Rp 190 jutaan setelah direfocussing.

Sementara anggaran jalan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp 19 miliar dan juga anggaran jalan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sejumlah Rp 4,5 miliar semuanya menjadi Rp 0.

“Selain itu, kami juga ingin memastikan apakah kegiatan pembangunan di tahun 2020 yang dihilangkan itu bisa dimasukkan dalam rencana kerja tahun 2021,” terangnya di Kendal, Rabu (20/5/2020).

Halaman
1234
Penulis: Saiful Ma'sum
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved