Pilkada Sragen 2020 Tidak Ada Kampanye Akbar

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN - Sempat mundur, pagelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Sragen diperkirakan akan berlangsung di tengah Pandemi Covid-19.

Seluruh tahapan pemilu mau tidak mau harus berubah sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Petugas TPS akan mengenakan APD lengkap para pemilih wajib kenakan masker dan menggunakan sarung tangan plastik untuk mencoblos.

Selian itu tahapan Pilkada akan berbeda, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen, Minarso menyampaikan kampanye akbar ditiadakan.

"Sementara untuk kampanye akan ada mekanisme tersendiri.

KPU yang keluar ini adalah masalah PKPU pengaturan program tahapan dan jadwal nanti masalah kampanye bagaimana, kemudian masalah pencoblosan bagaimana nanti akan aturan terus mengalir".

"Tetapi prinsipnya satu wacana yang ada adalah kampanye akbar nanti ibaratnya sudah tidak ada," terang Minarso.

Dirinya menyampaikan peraturan yang baru akan dibicarakan termasuk debat para calon yang dilihat publik.

Meski tampak menarik, Minarso menyampaikan KPU akan membatasi jumlah partisipan di dalam gedung.

Dirinya mencontohkan hanya akan dibatasi 20 partisipan masing-masing calon.

Pihaknya akan menyediakan id card sejumlah yang ditentukan dan diberikan ke timses calon.

"Kalau ada 3 calon, di gedung itu sudah ada 60 partisipan.

Jika ada banyak yang datang dengan rasa hormat acara resmi yang boleh masuk yang menggunakan id card, selebihnya tidak membawa id card tidak boleh masuk," katanya.

Terkait akan banyak massa yang berada diluar, Minarso menyampaikan hal tersebut sudah bukan wewenang KPU.

Minarso menyampaikan belum ada juklak juknis yang jelas baru beberapa gambaran.

Pendaftaran calon bupati dan wakil bupati sendiri selama tiga hari, yaitu (4-6/9/2020). Setelah itu pengecekan syarat-syarat atau berkas para calon.

Minarso menyampaikan KPU telah memulai kembali tahapan pemilu, kegiatan per hari ini Rabu (17/6/2020) ialah bimtek pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

PPDP nanti dibentuk oleh PPS di tingkat Desa membentuk dimana satu TPS satu orang mereka PPDP yang bertugas meneliti pemilih dari rumah ke rumah.

"Petugas pemilu harus melindungi dirinya, kita pastikan agenda coklit, mengecek data jumlah pemilih dari rumah ke rumah petugas pemilu harus membawa hand sanitizer yang masker agar masyarakat tidak ada rasa takut bahwa da  sama-sama terlindungi," katanya.

Dirinya berharap di pagelaran Pilkada 2020 ini masyarakat sedikit demi sedikit bisa menyambut Pilkada tetap semangat meski tengah Pandemi Covid-19. (uti)