Pilkada Jateng 2020

Strategi Khusus Bawaslu Awasi Pilkada di Jateng 2020, Pakai IKP Zona Status Corona

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mempersiapkan strategi khusus dan baru dalam mengawasi jalannya Pilkada Jateng 2020.

Tribun Jateng/ Mamdukh Adi Priyanto
Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Fajar Saka 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyiapkan berbagai strategi khusus dan baru untuk mengawasi penyelenggaraan pilkada 2020.

Penerapan strategi tersebut diperlukan lantaran pesta demokrasi kali ini berbeda, yakni diadakan di tengah situasi pandemi virus corona Covid-19.

Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Fajar Saka menyatakan saat ini Bawaslu menyusun indeks kerawanan pilkada (IKP).

Kades Pekuncen Banyumas Umumkan Babi Hutan Berjari Kaki Mirip Manusia Sudah Tak Ada di Desanya

Nama Yulia Fera Mendadak Viral karena Temuan Bungkusan Pocong di Kuburan Kudus, Ini Sosoknya

13 Daerah di Jateng yang Dilewati Gerhana Matahari Cincin 21 Juni, Masyarakat Diimbau Tenang

Update Virus Corona Kota Semarang Terbaru, Pedurungan Tertinggi Tugu Nol Kasus

Karena ada pandemi maka IKP ini juga memperhitungkan berbagai dimensi terkait dengan pandemi.

"IKP yang disusun juga mempertimbangkan data mengenai zona status daerah tertentu, apakah hijau, kuning atau merah," kata Fajar dalam diskusi virtual, Jumat (19/6/2020).

Lantaran kondisi masing-masing daerah berbeda maka perlakuan dalam pengawasan juga bisa berbeda.

Dalam tindakan pengawasan yang mengharuskan tatap muka, Bawaslu juga menyiapkan peralatan khusus yakni alat pelindung diri (APD).

Meskipun demikian, pihaknya akan memaksimalkan teknologi untuk mengurangi pertemuan secara langsung atau melalui saluran daring (online).

Karena itu Bawaslu memetakan jaringan internet di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

"Kalau memang ada daerah yang sulit akses internetnya maka perlu cara lain," ujarnya.

Meskipun ada hal-hal baru dalam pilkada 2020, lanjutnya, namun ia memastikan kualitas pemilihan umum harus dipastikan tetap terjaga.

Jangan sampai pelaksanaan terkesan asal-asalan.

Pada intinya, semua tahapan penyelenggaraan pilkada harus dilakukan sesuai protokol kesehatan.

Misalnya saat penyelenggara melakukan verifikasi faktual bakal calon perseorangan dan saat kampanye.

Sementara, pengamat hukum tata negara dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Umbu Rauta, yang terlibat dalam diskusi menuturkan pilkada dalam keadaan darurat idak menjadi alasan pembenaran menurunnya kualitas penyelenggaran dan partisipasi pemilih.

"Selain itu, perlu adanya kerja kolaboratif antar berbagai pihak agar pilkada sukses."

"Yang tak kalah penting kepatuhan dalam budaya hukum," ujarnya.

(mam)

Residivis Program Asimilasi Virus Corona Berulah Lagi di Kebumen, Bawa Kabur 7 Sapi

Bupati Banjarnegara Akui Kiprah AKBP IGA Tangani Corona Selama 5 Bulan Menjabat Kapolres

Jelang Hari Bhayangkara ke-74, Ratusan Anak Panti Asuhan Queen Latifa Kebumen Dirapid Tes Gratis

Jangan Beri Tugas Anak PAUD Selama Pandemi Corona, Berpotensi Bikin Stres

 
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved