TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Direktur Legal Culture Institute (LECI), Rizqi Azmi, meminta presiden untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepolisian dan Kejaksaan.

Evaluasi tersebut dilakukan terkait tuntutan 1 tahun penjara dari jaksa penuntut umum pada terdakwa penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Kita juga mengharapkan kepada presiden, kita tidak meminta intervensi sebenarnya, tapi kita meminta evaluasi dan koreksi terhadap kinerja Kejaksaan dan Kepolisian," kata Rizqi dalam diskusi online bertajuk 'Eskalasi Hukum dan Sikap Publik dalam Penanganan Kasus Novel', Jumat (19/6).

Rizqi menilai, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi ataupun menegur bawahannya yang tidak menjalankan perintah dengah baik.

Oleh karena itu, ia meminta presiden untuk ikut melakukan evaluasi terhadap kinjera Kepolisian dan Kejaksaan.

"Bukan dalam konteks intervensi tapi presiden bisa membantu untuk bisa menengahi kasus-kasus ini," ungkapnya.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak bisa mengintervensi perkara penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan.

Kasus tersebut tengah disidangkan.

"Kita serahkan saja kepada prosedur yang ada, presiden tidak intervensi," kata Donny, Selasa (16/6).

Hal ini disampaikan Donny menanggapi kekecewaan banyak pihak atas tuntutan jaksa terhadap kedua terdakwa pelaku penyerangan.