Berita Kabupaten Tegal

285 Pejabat Fungsional Pemkab Tegal Dilantik

Adapun 285 pejabat fungsional yang dilantik terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama pada pukul 08.00 WIB sebanyak 143 orang

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Sebanyak 285 Pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal yang dilantik pada Rabu (24/6/2020) di Pendopo Amangkurat, diminta untuk aktif dan menguasai aplikasi berbasis teknologi dalam lingkungan kerjanya.

Tujuannya supaya memudahkan pemantauan dan tranparansi ketika bekerja, serta harus selalu berinovasi.

Inilah pesan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal, Widodo Joko Mulyono, mewakili Bupati Tegal, Umi Azizah, yang kebetulan berhalangan hadir pada acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Fungisonal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Adapun 285 pejabat fungsional yang dilantik terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama pada pukul 08.00 WIB sebanyak 143 orang.

Dengan rincian Jabatan Fungsional Guru ada 8 orang, Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian ada 13 orang, Jabatan Fungsional Bidan 112 orang, Jabatan Fungsional Dokter ada 1 orang, Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja ada 5 orang, dan Jabatan Fungsional Penata Anesti ada 4 orang, jadi total 143 orang.

Sedangkan pelantikan tahap kedua, akan dilaksanakan di hari yang sama namun pada pukul 13.00 WIB, dengan jumlah 142 orang.

Rinciannya Jabatan Fungsional Guru ada 5 orang, Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur ada 4 orang, Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian ada 15 orang, Jabatan Fungsional Bidan ada 111 orang, Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja ada 2 orang, dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi ada 5 orang, jadi total ada 142 orang.

"Bu Bupati titip pesan kepada saudara yang hari ini dilantik, agar pola komunikasi digital dan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi harus dikuasai dan diterapkan di lingkungan kerja. Penggunaan sistem informasi manajemen yang tepat, akan mencegah terjadinya keterlambatan pelaporan dan meminimalisir penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran," tutur Joko, pada Tribunjateng.com, Rabu (24/6/2020).

Dalam sambutannya, Joko berpesan, melalui OPD masing-masing diperlukan adanya data yang akurat dan valid, supaya para pimpinan bisa menggunakan data tersebut sebagai bahan analisa untuk mengambil keputusan atau kebijakan.

Menurut Joko, hal tersebut masuk dalam tatanan baru, sehingga teknologi informasi sangat dibutuhkan.

Halaman
12
Penulis: Desta Leila Kartika
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved