Breaking News:

Berita Nasional

Gowes Marak saat Pandemi, Kemenhub Wacanakan Penerapan Aturan dan Pajak Sepeda

Pemerintah membuka wacana pengenaan pajak sepeda. Hal itu diungkapkan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Tribun Jateng/Hermawan Handaka
Ilustrasi bersepeda. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah membuka wacana pengenaan pajak sepeda.

Hal itu diungkapkan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, menyampaikan hal itu dalam diskusi virtual akhir pekan lalu di Jakarta.

Korban Pembacokan di Minimarket Semarang Menghembuskan Nafas Terakhir di Rumah Sakit

Juara Liga Spanyol Akan Ditentukan Laga Atletico Madrid vs Barca, Ini Klasemen Lengkapnya

Jalur Batang-Dieng Baru Dibuka Sudah Bikin 8 Kecelakaan Akibatkan 2 Orang Meninggal

Bocah 7 Tahun Positif Corona di Tegal Bisa Sembuh, Cuma Mengurung Diri di Rumah

“Kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya.

Mungkin bisa ke sana.

Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri,” kata Budi Setiyadi dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (26/6/2020).

Dia juga menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19.

“Saya terus terang, sepeda harus diatur.

Apakah dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati atau gubernur,” kata Dirjen Budi Setiyadi.

Budi menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sepeda termasuk dalam kategori kendaraan tidak digerakkan oleh mesin.

Halaman
1234
Editor: M Syofri Kurniawan
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved