Breaking News:

Berita Semarang

Pendapatan Daerah Kota Semarang Capai 52%, Pembayaran Pajak Sektor Pariwisata Sempat Tertunda

Pembayaran pajak daerah khususnya sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan untuk masa pajak Maret, April, dan Mei 2020 sudah dapat dibayarkan mulai R

TRIBUN JATENG/EKA YULIANTI FAJLIN
Kepala Bapenda Kota Semarang, Agus Wuryanto 

"Mulai Juli pembayaran PBB sudah kembali normal. Sebelumnya, kami telah memberi diskon 15 persen pada April, 10 persen di bulan Mei, dan 5 persen pada Juni. Efeknya selama tiga bulan diberi keringanan realisasi 80 persen. Ini cukup bagus dibanding tahun lalu," paparnya.

Agus melanjutkan, tak hanya PBB, Bapenda juga memberikan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 15 persen pada Juni lalu. Sementara Juli hingga Agustus, pihaknya masih memberikan keringanan BPHTB namun hanya sebesar 10 persen. Keringanan tersebut langsung terpotong secara otomatis oleh sistem tanpa pengajuan dari wajib pajak.

Lebih lanjut, dia menambahkan, Pemerintah Kota Semarang akan melihat situasi pandemi Covid-19 sebelum menentukan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menggenjot pendapatan pada semester dua tahun 2020 ini.

"Kita lihat situasinya bagaimana, baru kami tentukan upaya apa yang akan dilakukan untuk menggenjot pendapatan," ucapnya.

Terpisah, sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APDB Kota Semarang, Anang Budi Utomo menyebutkan, pendapatan daerah Kota Semarang pada 2019 lalu sebesar 94,6 persen dari target Rp 4,7 Triliun. Dibanding realisasi tahun 2018, terdapat kenaikan sebesar Rp 330 miliar.

Pihaknya berharap, kenaikan pendapatan tersebut terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah seperti pajak hotel dan restoran dengan e-tax, persewaan ruko dan perkantoran di Gor Tri Lomba Juang, retribusi pemeriksaan apar, dan retribusi parkir tepi jalan umum. (eyf)

Kesembuhan Kasus Covid-19 di Sragen Capai 78%, Wabup: Kami Lakukan Sesuai Arahan Presiden

Tim Gabungan Diturunkan Setiap Malam Sabtu & Minggu, Razia Warga Tak Patuh Protokol Covid-19

Ini Syarat yang Harus Dipatuhi saat Pelaksanaan Kurban di Masa Pandemi Covid-19

Jelang Penerbitan Perwali Covid-19, DPRD Minta Pemkot Salatiga Lakukan Uji Publik Terbatas

Penulis: Eka Yulianti Fajlin
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved