Breaking News:

Pilkada Kendal 2020

KPU Kendal Haruskan 2.242 PPDP Rapid Test sebelum Bertugas

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kendal mengharuskan semua petugas pemutaakhiran data pemilih (PPDP) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 melakukan

Penulis: Saiful Ma'sum | Editor: Catur waskito Edy
TRIBUNJATENG/SAIFUL MA'SUM
RAPID TEST: Sejumlah PPDP pada KPU Kendal menjalani rapid test di Kantor Kecamatan Ngampel sebelum bertugas ke lapangan, Rabu (8/7/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kendal mengharuskan semua petugas pemutaakhiran data pemilih (PPDP) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 melakukan tes kesehatan Covid-19 berupa rapid test. Seluruh PPDP berjumlah 2.241 petugas melakukan rapid test di masing-masing kantor kecamatan selama 2 hari sebelum menunaikan tugas.

Ketua KPU Kendal, Hevy Indah Oktaria, menyampaikan keharusan tes rapid ini dimaksudkan agar menjamin kesehatan para petugas dari paparan virus corona sebelum bertugas melakukan pendataan pemutaakhiran data pemilih.

"Kita lakukan rapid ini juga menjamin petugas dalam keadaan sehat, supaya masyarakat tidak was-was lagi saat didatangi para petugas kami untuk mendata," terang Hevy di Kendal, Rabu (8/7/2020).

Rapid test yang menggandeng Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 dilakukan selama dua hari terhitung, Selasa (7/7/2020) kemarin hingga, Rabu (8/7/2020) hari ini di 20 kecamatan yang ada.

Persiapan tersebut dilakukan sebelum PPDP melangsungkan masa kerjanya mulai 15 Juli - 13 Agustus nanti.

Kata Hevy, jika hasil rapid test ditemukan ada yang reaktif, pihaknya akan melakukan penggantian petugas.

"Kita lakukan koordinasi dengan tim gugus penanganan covid-19 Kendal. Untuk yang reaktif kita serahkan ke tim gugus tugas untuk ditangani lebih lanjut," tuturnya.

Menurut Hevy, proses coklit nantinya dilakukan dengan cara mendatangi calon pemilih langsung. PPDP juga bertugas untuk memutuskan akankah menerima pemilih baru yang belum masuk dalam daftar pemilih serta mencoret data yang sudah tidak memenuhi persyaratan.

"Ketentuan daftar pemilih yang dicoret karena meninggal dunia, pindah domisili dan menjadi anggota TNI/Polri. Petugas coklit tidak berpihak pada salah satu kandidat, sehat jasmani dan rohani, tidak punya penyakit bawaan dan memiliki kemampuan," tuturnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kendal sesuai interuksi Bawaslu RI mengeluarkan peraturan baru sebagai perubahan pada perBawaslu nomor 1 tahun 2020 menjadi perBawaslu nomor 3 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu Provinsi hingga Panitia Pengawas tingkat Desa

Arif Mustofifin, anggota Bawaslu Kendal Divisi Hukum Humas dan Hubungan antar Lembaga, mengatakan dalam peraturan tersebut terdapat 1 pasal penambahan dan 24 pasal lain mengalami perubahan. Di antaranya perubahan skema pola hubungan anggota dengan sekretariat juga skema pembuatan laporan kinerja Bawaslu di masing-masing tingkatan.

"Juga terkait dengan penanganan pelanggaran kode etik lebih kompleks. Kita berharap semua anggota Bawaslu maupun Panwascam hingga desa atau kelurahan bisa lebih bersinergi untuk mengawal Pilkada nanti," tuturnya. (Sam)

Didominasi Kedatangan Dari Jakarta, Karantina GOR Satria Hari Ini Mulai Terisi 11 Orang

Ditinggal ke Masjid, Rumah Warga Sumberlawang Sragen Terbakar

Satlantas Polresta Solo Sita 47 Knalpot Brong, Harganya Ada Yang Rp 5 Juta Loh!

HP Terbaru Oppo A92,dengan Baterai 5000mAh, Simak Spesifikasi Lengkapnya!

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved