Orangtua Laporkan Dugaan Pungli SMP Negeri 2 Banyumas, Kena Rp 1,45 Juta Saat Proses Daftar Ulang

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Bupati Banyumas, Achmad Husein telah melarang kepada seluruh SD dan SMP Negeri di wilayah Kabupaten Banyumas memungut iuran atau pungutan dalam bentuk apapun.

Hal itu ternyata disambut baik oleh para orangtua siswa.

Salah satu orangtua siswa baru di SMP Negeri 2 Banyumas, Pujiono (44) mengaku mendapat pungutan dari pihak sekolah sebesar Rp 1.450.000.

• Ganjar Pranowo Pingsan Pas Gowes di Jalan Menanjak Semarang: Malunya Itu Enggak Habis-habis

• Pernyataan Resmi Nella Kharisma Soal Cak Malik Bukan Suaminya: Gak Eruh Tapi Kemeruh

• Viral Nama Dita Leni Ravia Asal Gunungkidul Jogja, Ini Arti dan Maknanya

• Biodata Dinda Hauw Istri Rey Mbayang, Pemain Film Surat Kecil Untuk Tuhan

Besaran pungutan tersebut disampaikan pihak sekolah saat proses daftar ulang.

"Ketentuan biaya yang harus dibayar, ada untuk baju seragam, buku dan administrasi," katanya kepada Tribunjateng.com, Jumat (10/7/2020).

Pujiono mengaku hanya menitipkan uang muka sebesar Rp 400 ribu saat itu.

Sementara sisanya Rp 1.050.000 harus dilunasi ketika pembagian bahan seragam siswa.

Dirinya berharap ada kebijaksanaan dari pihak sekolah supaya dapat menyicil biaya daftar ulang.

Karena bisnis jahit tas custome yang digelutinya sejak beberapa tahun terakhir sepi pesanan.

"Kami mau saja membayar karena itu untuk anak, tapi jujur saja karena wabah corona bisnis saya ikut terimbas.

Sehingga nominal sebesar itu bagi kami sangat memberatkan," katanya.

Sementara itu orangtua siswa lain dari SD Negeri Karangpucung, Purwokerto Selatan, Topan Pramkuti (33) mengaku dipungut pihak sekolah sebesar Rp 480 ribu.

Biaya itu dikeluarkan untuk mengganti tiga paket seragam dan buku ajar yang sudah disediakan pihak sekolah.

"Saya tidak keberatan dengan pungutan tersebut.

Dengan atau tanpa campur tangan pihak sekolah, siswa tetap harus membeli seragam sebelum aktif kegiatan belajar mengajar," tuturnya.

Topan mengaku jika mau dibebaskan semestinya bupati mengambil kebijakan itu jauh-jauh hari.

Sementara sekarang sudah terlanjur karena banyak orangtua siswa yang sudah bayar dan akhirnya orangtua siswa juga repot, sekolah juga repot.

Klarifikasi

Seperti yang disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 2 Banyumas, Edi Priyono yang mengatakan jika panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah memungut iuran kepada sebagian orangtua siswa baru.

Pungutan itu dimaksudkan mempermudah dalam membeli kebutuhan sekolah seperti seragam, atribut dan buku ajar.

"Pungutan hanya untuk memfasilitasi wali murid biar tidak repot, jadi kami samakan sekalian bahan kain untuk seragam," jelasnya melalui sambungan telefon, Jumat (10/7/2020).

Meski demikian pihaknya akan tetap akan melaksanakan instruksi bupati untuk mengembalikan pungutan tersebut.

Meskipun dia merasa gamang karena sudah terlanjur mengambil bahan seragam dari rekanan dan dipotong sesuai ukuran badan siswa.

"Kami bingung mau seperti apa, kami berharap pemkab ada kebijakan baru agar sekolah dan pihak rekanan tidak menanggung kerugian," katanya.

 (jti)

• 37 ABG Pesta Seks di Hotel, 1 Kamar Diisi 6 Pria 1 Wanita: Kondom dan Obat Kuat Jadi Barang Bukti

• Keputusan Ekstrem Bos Baru AC Milan, Setelah Pecat Boban Kini Usir Halus Paolo Maldini dari San Siro

• 3 Bocah Temukan Mayat Editor Metro TV saat Main Layangan di Pinggir Tol, Ada Luka Tusuk di Dada

• Belum Puas Nonton Film Porno, ABG Datangi Rumah Guru SD: Dia Perkosa Korban, Dibunuh Karena Teriak