3.845 Petugas KPU Kabupaten Semarang Jalani Rapid Test, Ini Hasilnya

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Sebanyak 3.845 petugas KPU Kabupaten Semarang menjalani rapid test.

Dari pelaksanaan rapid test tersebut, hasilnya semua dinyatakan non reaktif.

"Hasil rapid test untuk 3.845 petugas kami disampaikan oleh Dinkes Kabupaten Semarang melalui 19 puskesmas hari ini.

• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Mantan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Meninggal Karena Corona

• BREAKING NEWS : Pemuda Tembalang Semarang Tewas Gantung Diri, Sang Kakek Meninggal Serangan Jantung

• BREAKING NEWS: Putra Ketiga KH Maimoen Zubair Gus Kamil Wafat

• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Putra Ketiga Mbah Moen Gus Kamil Meninggal Dunia di RSUD Rembang

Dari hasil, semuanya non reaktif," jelas Ketua KPU Kabupaten Semarang, Maskup Asyadi, saat dihubungi, Minggu (12/7/2020).

Rapid test tersebut diikuti 3.845 anggota KPU Kabupaten Semarang.

Terdiri dari petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), panitia pemilihan kecamatan (PPK), serta panitia pemungutan suara (PPS) di lingkup KPU Kabupaten Semarang.

Maskup memaparkan, dengan hasil rapid test tersebut, maka pihaknya segera dapat melanjutkan tahapan di pilkada Kabupaten Semarang tahun 2020.

"Setelah mendapatkan hasil tersebut, maka kami bisa melaksanakan tahapan selanjutnya."

"Tahapan yang terdekat ialah pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) mulai 15 Juli 2020," imbuh Maskup.

Pelaksanaan coklit, menurutnya dilakukan hingga 13 Agustus 2020 mendatang.

Anggota petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang sudah menjalani rapid test, diterjunkan ke rumah-rumah warga tersebut.

"Kami juga membekali mereka dengan alat pelindung diri di antaranya face shield, masker, sarung tangan, dan hand sanitizer," jelas Maskup.

Maskup juga meminta masyarakat Kabupaten Semarang yang telah memiliki hak pilih, bisa menyampaikan data akurat sehingga pelaksanaan Pilkada Kabupaten Semarang 2020 semakin baik.

Untuk memaksimalkan keakuratan data masyarakat pada saat pelaksanaan coklit berlangsung, Maskup menjelaskan pihaknya juga merangkul Kepala Desa (Kades) serta perangkat desa.

Teknisnya, pada saat anggota PPDP terjun ke masyarakat, kades maupun perangkat desa bisa mengantarkan anggotanya ke rumah-rumah warga, dan menginformasikan kepada warga untuk mau menyampaikan data yang dibutuhkan di tahapan coklit seakurat mungkin.