Breaking News:

DPRD Kabupaten Pekalongan

Dodi: Peningkatan Kesejahteraan Wiyata Perlu Diperhatikan

Meski sudah ada tunjangan dari pemerintah daerah bagi tenaga honorer atau wiyata di Kabupaten Pekalongan, namun peningkatan kesejahteraan perlu diperh

TRIBUN JATENG/INDRA DWI PURNOMO
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pekalongan Dody Prasetya 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Meski sudah ada tunjangan dari pemerintah daerah bagi tenaga honorer atau wiyata di Kabupaten Pekalongan, namun peningkatan kesejahteraan perlu diperhatikan.

Sebab, mayoritas tenaga honorer adalah tenaga pendidikan.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pekalongan, Dody Prasetya saat dihubungi Tribunjateng.com mengatakan, bahwa selama ini tenaga honorer atau wiyata bakti khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nasibnya masih menunggu keputusan dari pusat.

"Sampai sekarang masih tetap menunggu keputusan dari pusat, terutama mereka yang sudah lolos seleksi PPPK. Meski begitu, harus tetap ada perhatian untuk kesejahteraan," kata Dody, Minggu (12/7/2020).

Dody mengungkapkan, selama ini para tenaga honorer sudah berusaha untuk bisa lolos baik K2 ataupun PPPK. Karena, mereka tidak bisa masuk ASN.

Padahal, pengabdian mereka lebih dari 10 tahun untuk menjadi tenaga pendidik yang memang penghasilanya jauh sekali.

"Untuk itu di anggaran 2021, DPRD akan membahas mengenai kesejahteraan untuk pegawai wiyata," ungkap politisi dari PDIP

Pihaknya menambahkan, dengan adanya peningkatan kesejahteraan diharapkan kedepan mereka yang ikut menjadi wiyata bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

"Dengan kesejahteraan, pastinya mereka termotivasi dalam memberikan pembelajaran sehingga kualitas pendidikan meningkat baik akademis atau lainya," tambahnya. (Dro)

Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved