Pengusaha Juga Politikus Gerindra Ini Bantah Ada Nepotisme di Balik Ekspor Benih Lobster

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Rahayu Saraswati menepis tudingan nepotisme di balik terpilihnya PT Bima Sakti Mutiara sebagai salah satu perusahaan yang memperoleh jatah ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rahayu yang merupakan Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara itu mengatakan, perusahaannya terpilih tidak melalui proses penunjukan langsung, sehingga tidak tepat bila disebut ada praktik nepotisme.

"Kalau penunjukan langsung, yes, mau dituduh ini ada sedikit permainan dan kita tidak punya kapasitas dan blablabla, silakan, berarti ada KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di situ," kata Sara, sapaan Rahayu, dalam tayangan di akun YouTube "Let's Talk With Sara" yang diunggah Senin (13/7/2020).

• Respons Patriark Theodore II Atas Masjid Hagia Sophia Turki: Menambah Duri Besar Lain 

• Penampilan Meghan Markle Pakai Gaun Murahan Jadi Perhatian saat Jalan-jalan di Amerika

• BREAKING NEWS: Pengendara Motor Meninggal Akibat Kecelakaan di Turunan Tanah Putih Semarang

• Puskesmas Simo di Boyolali Ditutup Setelah Satu Karyawan Positif Covid-19

Kompas.com sudah mendapatkan persetujuan Sara untuk mengutip pembicaraan dalam video tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa proses pemilihan perusahaan itu berlangsung terbuka bagi setiap perusahaan yang merasa memiliki kapasitas untuk mengembangkan lobster.

"Ini dibuka kepada siapa pun yang punya kapasistas, punya kapabilitas, punya financial strength untuk bisa, ya itu tadi, mengembangkan lobster pasir selama 14 bulan, membudidayakan lobster mutiara sampai 2 tahun," ujar Sara.

Sara yang merupakan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini menjelaskan, PT Bima Sakti Mutiara pun bukan pemain baru dalam dunia bahari.

Ia mengatakan, selama ini PT Bima Sakti Mutiara merupakan eksportir mutiara, namun kini perusahaannya membidik bisnis lobster dan budidaya laut lainnya.

Sara melanjutkan, pihaknya pun tengah mengurus perubahan nama perusahaan dari PT Bima Sakti Mutiara menjadi PT Bima Sakti Bahari.

"Kita waktu itu langsung saja pas mendengar ada potensi dibukakan pintu seluas-luasnyanya bagi siapa pun yang ingin mengembangkan usaha lobster, kami akhirnya mendaftarkan diri dengan yang bersamaan mengubah akte untuk menjadi Bima Sakti Bahari," kata Sara.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menegaskan dirinya tak mengatur siapa saja yang mendapat jatah alokasi ekspor benih lobster yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP).

Dia menegaskan, seluruh pemberian izin ekspor di KKP yang diberikan pada sejumlah pengusaha sudah sesuai prosedur.

Kalaupun ada kader Gerindra yang mendapatkan izin ekspor, itu karena dianggap sudah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.

"Ada (eksportir benih lobster) yang dituduh dekat dengan saya, orang (Partai) Gerindra, dan sebagainya. Saya enggak tahu," ujar Edhy saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Karangsong, Kabupaten Indramayu, seperti dikutip dari Harian Kompas, Selasa (7/7/2020).

Edhy yang berasal dari Partai Gerindra menampik informasi terkait kedekatannya dengan calon eksportir benih lobster.