Breaking News:

Berita Jateng

5 Mahasiswa FH Unnnes Uji Materi Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 ke Mahkamah Agung

Lima mahasiswa Fakultas Hukum Unnes mengajukan uji materi terhadap Pemendikbud Nomor 25 Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA), Selasa (21/7/2020).

ISTIMEWA
Lima mahasiswa FH Unnes mengajukan uji materi Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 ke Mahkamah Agung, Selasa (21/7/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Lima mahasiswa Fakultas Hukum Unnes mengajukan uji materi terhadap Pemendikbud Nomor 25 Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA), Selasa (21/7/2020).

Lima mahasiswa tersebut yakni Frans Josua Napitu, Ignatius Rhadite Prastika Bhagaskara, Franscollyn Mandalika, Michael Hagana Bangun, Jonasmer Simatupang, dan Machmud Alwy Syihab.

Mereka mengajukan pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Permendikbud tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi  (SSBOPT) pada PTN di lingkungan Kemendikbud yang diterbitkan di tengah Pandemi Covid-19, 18 Juni 2020 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makariem.

Ancaman Komjen Listyo Sigit Prabowo Babat Habis Polisi Kongkalikong dengan Buronan Djoko Tjandra

Sophia Latjuba Blak-blakan Pada Luna Maya Hal yang Buat Dirinya Tak Percaya Diri

Kisah Sniper Terbaik Dunia Asal Indonesia, Emban 2 Misi di Timor Leste, 25 Tahun Dirahasiakan

Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Ibu & Anak Warga Ungaran Semarang Tewas Terlindas Bus Hino

Menurut mereka, Pasal 9 ayat (1) Permendikbud 25 Tahun 2020 yang menyatakan 'Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester' telah bertentangan dengan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Selain itu juga Pasal 3 huruf e, Pasal 7 ayat (2), Pasal 63 huruf c UU Pendidikan Tinggi dan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 48 huruf d UU Penanggulangan Bencana.

"Pada kesimpulan kami, apabila Pasal 9 ayat (1) Permendikbud 25 Nomor Tahun 2020 tetap diberlakukan. Maka secara nyata menciptakan pendidikan yang tidak berkeadilan dan jauh dari kata menyejahterakan. Serta menegaskan, perguruan tinggi memberikan layanan pendidikan dengan mengejar laba, yang secara jelas dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dikti," tandasnya.

Satu di antara mahasiswa yang mengajukan uji materi, Frans Josua mengungkapkan adanya pandemi mengakibatkan dampak multisektor yang ditimbulkan termasuk sektor pendidikan.

Dia menyampaikan, satu di antaranya adalah mengakibatkan gejolak dan dinamika yang timbul dalam dunia pendidikan tingi.

"Gerakan-gerakan demonstrasi maupun gerakan melalui media terus terjadi di banyak Kampus dalam beberapa bulan terakhir.

Di mana mahasiswa menuntut adanya pembebasan atau minimal pengurangan biaya kuliah selama pandemi covid-19 ini," ucapnya kepada Tribun Jateng.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Sholekan
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved